Turki kecam keputusan AS terkait pemukiman ilegal Israel

Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan langkah AS itu adalah contoh baru dari sikap ceroboh untuk melegitimasi tindakan ilegal Israel

Turki kecam keputusan AS terkait pemukiman ilegal Israel

ANKARA

Turki pada Selasa mengecam kebijakan Amerika Serikat (AS) yang berubah terkait permukiman Yahudi ilegal di Tepi Barat yang diduduki.

Melalui sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan langkah seperti itu adalah "contoh baru dari sikap ceroboh untuk melegitimasi tindakan ilegal Israel", dan tidak memiliki legitimasi hukum di ranah internasional.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Senin mengumumkan pemerintah AS tidak lagi memandang pemukiman Israel yang dibangun di Tepi Barat sebagai ilegal.

"Turki bersama dengan semua anggota masyarakat internasional yang bertanggung jawab akan masalah Palestina terus mempertahankan kemerdekaan negara tersebut dan hak-hak yang sah milik rakyat Palestina," kata kementerian Turki itu.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Selasa mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) tentang permukiman ilegal Israel.

"Tidak ada satupun negara yang lebih tinggi di atas hukum internasional,” kata Cavusoglu lewat Twitter menegaskan pernyataan yang dikeluarkan AS itu tidak akan memiliki legitimasi hukum di ranah internasional.

Dia berpendapat bahwa pendekatan AS terhadap perkembangan di Tepi Barat selama bertahun-tahun tidak berhasil untuk menciptakan perdamaian.

Menlu Pompeo mengumumkan perpindahan dari pendapat hukum Departemen Luar Negeri pada 1978 yang menyatakan bahwa pendudukan "tidak konsisten dengan hukum internasional."

Pompeo mengatakan pendapat itu tidak memajukan proses perdamaian dan Washington tidak akan lagi mengambil posisi pada legalitas mereka.

Kebijakan baru AS ini juga akan semakin mengurangi kemungkinan bahwa rencana perdamaian yang telah lama dijanjikan Trump akan mendapatkan daya tarik setelah diumumkan nanti.

Hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan dan menganggap semua aktivitas pembangunan permukiman Israel di sana ilegal.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA