Pakistan setop perdagangan dengan India

Islamabad mengeluarkan pemberitahuan larangan impor dan ekspor ke New Delhi

Pakistan setop perdagangan dengan India

ISLAMABAD, Pakistan

Pakistan secara resmi menangguhkan hubungan perdagangannya dengan India setelah keputusan New Delhi menghapus status khusus Kashmir.

Melalui sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada Sabtu, Kementerian Departemen Perdagangan dan Tekstil mengatakan perdagangan bilateral dengan India telah ditangguhkan.

"Pemerintah Federal dengan senang hati menangguhkan perdagangan bilateral dengan India berlaku langsung sampai perintah lebih lanjut", bunyi pernyataan itu.

Kementerian mengeluarkan dua pernyataan berbeda yang mengubah urutan kebijakan impor negara 2016 dan menambahkan India dalam daftar negara asal impor terlarang.

Islamabad juga menghentikan semua jenis ekspor ke New Delhi.

Sebelumnya, larangan ini hanya terbatas pada Israel, di mana Pakistan tidak memiliki hubungan diplomatik dan hubungan dagang.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah pertemuan kabinet federal, yang diketuai oleh Perdana Menteri Imran Khan pada Jumat, yang mengesahkan keputusan Komite Keamanan Nasional (NSC), sebuah badan kepemimpinan sipil dan militer tertinggi di negara itu.

Pada Rabu, NSC mengumumkan akan menurunkan hubungan diplomatik dan menangguhkan perdagangan bilateral dengan India.

Malam harinya, Pakistan meminta India untuk menarik komisaris tingginya dan mengumumkan bahwa Islamabad tidak akan mengirim komisaris tinggi ke New Delhi.

Langkah tersebut diambil beberapa hari setelah New Delhi mencabut status khusus Jammu dan Kashmir dan membagi negara mayoritas Muslim itu menjadi dua perserikatan.

Perdana Menteri Khan membentuk komite tingkat tinggi untuk Kashmir, yang akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi, untuk meninjau pengaturan bilateral dengan India dan menghasilkan rekomendasi tentang bagaimana menangani masalah Kashmir di tingkat internasional.

Ketegangan antara dua negara tetangga itu meningkat setelah India memutuskan untuk mencabut status khusus Jammu dan Kashmir, yang memungkinkan warga Kashmir untuk memberlakukan hukum mereka sendiri dan mencegah orang luar untuk menetap dan memiliki tanah di wilayah tersebut.

Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir jika langkah ini merupakan upaya pemerintah India untuk mengubah demografi negara mayoritas Muslim itu, di mana sejumlah kelompok telah berjuang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan atau bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Sejak berpisah pada 1947, India dan Pakistan telah berperang sebanyak tiga kali - pada 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya memperebutkan Kashmir.

Sejumlah kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir berperang melawan pasukan India untuk memperjuangkan kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan.

Menurut sejumlah organisasi hak asasi manusia, ribuan orang tewas akibat konflik di wilayah itu sejak 1989.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA