Ketua MPR: Situasi keamanan kondusif jelang pelantikan presiden

“Dari penjelasan Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN, situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dengan segala kemungkinannya,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo

Ketua MPR: Situasi keamanan kondusif jelang pelantikan presiden

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyatakan situasi keamanan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada Minggu, 20 Oktober 2019.

MPR telah menggelar rapat teknis terkait situasi keamanan bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Budi Gunawan, dan Ketua DPR RI Puan Maharani pada Selasa.

“Dari penjelasan Kapolri, Panglima TNI dan Kepala BIN situasi keamanan kondusif dan masih bisa diatasi dengan segala kemungkinannya,” kata Bamsoet di Jakarta.

Pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih akan digelar di Gedung MPR/DPR pada Minggu pukul 14.30 WIB.

“Pengamanan dari titik keberangkatan ke DPR, lalu dari DPR ke istana sudah diantisipasi dengan kekuatan penuh,” lanjut dia.

Namun Bamsoet belum bisa memastikan apakah akan ada arak-arakan Jokowi-Ma’ruf setelah pelantikan.

Pelantikan Jokowi-Ma’ruf akan dihadiri dua kepala negara, empat kepala pemerintahan, sembilan utusan khusus dan 157 duta besar.

Polri dan TNI menurunkan 30 ribu personel untuk mengamankan pelantikan presiden dan sejumlah objek vital nasional.

Menurut Bamsoet, aparat keamanan telah “mengantisipasi” kemungkinan aksi unjuk rasa mahasiswa saat pelantikan.

“Saya kira semua sudah diantisipasi oleh pihak keamanan mudah-mudahan bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar,” kata dia.

Kepolisian Daerah Metro Jaya tidak akan menindaklanjuti surat pemberitahuan unjuk rasa yang diajukan pada 15-20 Oktober 2019.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia mengatakan ada rencana kembali turun ke jalan meski mereka belum memastikan waktu tepatnya.

Pasalnya, Presiden Jokowi belum memenuhi tuntutan mereka untuk menerbitkan Perppu yang membatalkan pengesahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). UU KPK yang baru dianggap mengintervensi independensi lembaga anti-rasuah tersebut.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA