Debat capres: Perbedaan pengelolaan ekonomi negara makin kentara

Prabowo fokus para kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri, Jokowi ingin melakukan pemerataan pembangunan

Debat capres: Perbedaan pengelolaan ekonomi negara makin kentara

JAKARTA 

Kedua pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden sudah menyelesaikan rangkaian kampanye selama hampir 7 bulan yang dipungkasi debat putaran ke lima, Sabtu malam.

Kedua pasangan calon ini semakin menunjukkan perbedaan konsep dalam mengelola negara jika salah satunya memenangi pilpres ini.

Dalam debat dengan tema ekonomi, kesejahteraan sosial, keuangan, investasi serta perdagangan dan industri ini calon presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ekonomi bangsa dalam arah yang salah.

Dia menekankan bahwa kekayaan nasional mengalir ke luar negeri alh-alih dinikmati bangsa sendiri. Jika dia terpilih, arah ekonomi seperti ini akan diubah, menjadi berorientasi pada bangsa sendiri.

Sementara presiden Jokowi fokusnya bukan saja pertumbuhan ekonomi, namun juga pemerataan. Menurut dia, jika hanya mengejar pertumbuhan akan ada ketimpangan antara kaya dan miskin, antar wilayah, juga ketidakadilan.

Karena itu, dia akan melanjutkan pembangunan yang tidak “Jawa sentris” tapi merasa ke seluruh wilayah Indonesia.

Jokowi juga menekankan pentingnya hilirisasi di dalam negeri, untuk mengolah bahan mentah asal Indonesia untuk diekspor dalam bentuk jadi.

Menurut dia sudah terlalu lama, harga komoditas-komoditas Indonesia bergantung pada pasar-pasar luar negeri, karena itu perlu dibangun industri-industri sebanyak-banyaknya.

Misalnya dalam perikanan, perlu industri pengolahan, pengalengan, sehingga kita mengekspor barang-barang yang sudah olahan."
Kedua pasangan calon juga mengelaborasi gagasan tentang pengembangan ekonomi syariah, mengingat Indonesia mempunyai potensi besar sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak.

Calon wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan ekonomi syariah akan dilakukan dengan memperkuat posisi kelembagaan keuangan dan memperkaya layanan termasuk menggunakan teknologi finansial (fintech) agar menghasilkan produk yang “market friendly”.

Menurut Ma’ruf, standar halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sudah menjadi standar halal dunia, hal itu menjadi pintu masuk agar produk-produk halal Indonesia bisa bersaing secara global.

Presiden Jokowi menambahkan, “Kita punya kekuatan besar dalam keuangan syariah. Indonesia sudah jadi nomor satu di bidang wisata halal. Sebentar lagi kita buka halal park.”

Calon wakil presiden Sandiaga Uno mengatakan sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, Indonesia seharusnya bisa menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang kondusif sehingga berkembang pesat.

Namun kenyataannya kata Sandi, “Indonesia masih peringkat 10 keuangan syariah, dan pengimpor keempat terbesar produk halal.”

Sementara calon presiden Prabowo mengungkapkan gagasannya untuk membentuk bank khusus yang mengelola tabungan haji dan mengelolanya secara modern, syariah, efisien, transparan serta bermanfaat bagi umat.

Ini harus dilakukan karena “selama ini ada keragu-raguan dalam mengelola dana haji yang jumlahnya sangat besar itu.”  

Selain itu, Indonesia menurut dia sudah saatnya mempunyai bank syariah terbesar di ASEAN. “Selama ini pusat keuangan syariah bukan Jakarta, tapi Hongkong, Kuala Lumpur bahkan London. Menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan syariah dunia pasti bisa”.

Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Taufikurahman mengatakan dalam konteks ekonomi makro, kebijakan ekonomi baik fiskal ekspansif maupun moneter sangat penting.

Menurut dia, dorongan investasi yang tumbuh pesat, neraca perdagangan yang positif tumbuh,  penerimaan negara dari pajak maupun sumber potensial lain meningkat, tingkat inflasi dan suku bunga terkendali menjadi syarat penting pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas.

Peneliti senior Indef Aviliani mengatakan kebijakan ekonomi yang harus dikedepankan oleh para kandidat adalah mampu merealisasikan prinsip pro growth, pro job, pro poor, and pro equality.

“Kebijakan itu harus evaluable and developable.”

Menurut dia, dari sisi fiskal, pendapatan pajak Indonesia masih belum optimal karena belum semua masyarakat yang sudah wajib bayar pajak melakukannya. Ini memungkinkan adanya ruang gerak untuk menambah insentif fiskal terkait dengan sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA