Dalam pertemuan DK PBB, Indonesia kecam pemukiman ilegal Israel di Palestina

Menlu Retno menjelaskan bahwa Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada tahun 1993 menjadi sekitar 620 ribu tahun 2017

Dalam pertemuan DK PBB, Indonesia kecam pemukiman ilegal Israel di Palestina

JAKARTA

Indonesia menyatakan masyarakat internasional memiliki tanggung jawab menghentikan pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di Palestina.

Ini disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di hadapan anggota Dewan Keamanan PBB saat memimpin pertemuan informal dalam format Arria Formula dengan tema “Pemukiman dan Pemukim Ilegal Israel" di New York pada 9 Mei 2019.

Retno mengatakan masyarakat internasional harus memberikan tekanan besar terhadap Israel untuk menghentikan aksi ilegalnya itu.

"Salah satu upaya yang dapat dipertimbangkan adalah dengan menetapkan Hari Solidaritas Internasional bagi Korban Pemukiman Ilegal," ujar Retno Marsudi.

Menurut Retno, pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina termasuk di Yerusalem Timur semakin memudarkan harapan solusi 2 negara.

Bahkan kata dia pemukiman ilegal tersebut merupakan sumber dari pelanggaran HAM terhadap Palestina.

“Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” tambah dia.

Menlu Retno menjelaskan bahwa Pemukiman ilegal Israel terus bertambah dari sekitar 110 ribu pada tahun 1993 menjadi sekitar 620 ribu tahun 2017.

“Meskipun situasi saat ini sangat suram, masyarakat internasional tidak boleh kehilangan harapan untuk dapat menyelesaikan konflik Palestina-Israel melalui perundingan dan dialog,” pungkas Menlu Retno.

Dalam pertemuan hadir sejumlah narasumber terkemuka, yaitu aktivis gerakan perlawanan secara damai Palestina, Mohammed Khatib, yang menyampaikan pandangannya melalui pesan video, ahli hukum internasional Universitas Ohio, Profesor John Quigley, pengacara dan aktivis HAM Emily Schaeffer Omer-Man dan Ketua Institut Arab – America, James Zogbi.

Pertemuan Arria Formula merupakan salah satu bentuk pertemuan informal Dewan Keamanan PBB yang ditujukan untuk menelaah suatu isu yang dinilai rumit serta memerlukan terobosan dengan menghadirkan pakar-pakar narasumber melalui dialog interaktif.

Penyelenggaraan pertemuan khusus mengenai Palestina dalam format Arria Formula di bawah Presidensi Indonesia merupakan salah satu bentuk perhatian khusus Indonesia pada isu Palestina, yang juga menjadi salah satu prioritas Indonesia sebagai keanggotaan DK PBB.

Pertemuan dihadiri oleh seluruh negara anggota Dewan Keamanan PBB dan negara-negara anggota PBB lainnya serta perwakilan organisasi internasional dan badan-badan PBB.

Pertemuan Arria Formula ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Presidensi Indonesia di DK PBB pada bulan Mei 2019.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA