Bawaslu: Provinsi Papua miliki Indeks Kerawanan Pemilu paling tinggi

Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin mengatakan berdasarkan hasil pemantauan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dilakukan lembaganya, Provinsi Papua memiliki skor tertinggi yakni mencapai 55,08

Bawaslu: Provinsi Papua miliki Indeks Kerawanan Pemilu paling tinggi

JAKARTA

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan Provinsi Papua merupakan wilayah yang paling rawan dalam Pemilu 2019.

Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin mengatakan berdasarkan hasil pemantauan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dilakukan lembaganya, Provinsi Papua memiliki skor tertinggi yakni mencapai 55,08.

Menurut Afiffudin, kerawanan yang dimaksud dalam IKP ini merupakan segala hal yang dapat menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilu.

Afif juga mengatakan IKP tersebut dipengaruhi oleh sejumlah dimensi, salah satunya keamanan dan juga adanya praktik politik uang serta permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Selain Papua kata dia, ada sekitar 15 provinsi lain yang memiliki skor Indeks Kerawanan Pemilunya sangat tinggi di antaranya Provinsi Aceh yang mencapai 50,27, Sumatera Barat 51,72, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 52,67.

"Para pemangku kepentingan tetap harus melakukan upaya pencegahan agar kerawanan-kerawanan tidak terjadi pada saat pelaksanaan pemilu 17 April 2019 mendatang," ujar Afiffudin di Gedung Bawaslu RI, Jakarta pada Selasa.

Sementara itu Skor IKP 2019 dalam skala nasional berada pada kategori kerawanan sedang yaitu 49,63.

Angka ini meningkat dari IKP pada September 2018 dengan skor skala nasional mencapai 33-36.

Sedangkan pada tingkat kabupaten/kota, ditemukan delapan daerah masuk kategori kerawanan tinggi. Delapan daerah tersebut adalah Kabupaten Jayapura di Papua 80,21, Kabupaten Lembata di NTT 72,04, Kabupaten Mamberamo Raya di Papua 69,66,

Dari data ini kata Afif, perlu dilakukan pencegahan secara masif dan terstruktur oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bawaslu juga merekomendasikan partai politik peserta pemilu dan aktor politik baik lokal maupun nasional agar menciptakan pesan kampanye damai dan menerima hasil pemilu.

Kepada pemerintah, Bawaslu merekomendasikan agar melakukan percepatan terhadap pemenuhan dan perbaikan administrasi kependudukan.

"Hal itu untuk menjamin hak politik warga negara. Pemerintah juga harus menjamin rasa aman dan ketenteraman pemilih pada saat menggunakan hak suaranya," pungkas dia.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA