Taiwan: Tidak ada desakan kepada mahasiswa Indonesia untuk tutup mulut

“Taiwan adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” Kepala TETO John Chen menegaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat

Taiwan: Tidak ada desakan kepada mahasiswa Indonesia untuk tutup mulut

JAKARTA

Pemerintah Taiwan melalui Taipei Economic and Trade Office (TETO) menegaskan tidak ada desakan kepada mahasiswa Indonesia di Taiwan khususnya yang mengikuti kelas khusus kerja sama industri-universitas untuk tutup mulut terkait isu kerja paksa.

Kepala TETO John Chen menekankan baik pemerintah ataupun universitas di Taiwan tidak pernah melakukan hal tersebut.

“Taiwan adalah negara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi,” Chen menegaskan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Dia malah meminta kepada mahasiswa program kuliah sambil kerja yang memang menemukan kendala ataupun masalah, agar melaporkannya kepada TETO ataupun Kementerian Pendidikan Taiwan agar bisa ditindaklanjuti dan diperbaiki.

“Kami menegaskan tidak benar Taiwan menekan mahasiswa Indonesia untuk diam,” tambah dia.

Chen menjelaskan ada kesalahpahaman di media mengenai istilah kerja paksa. Dia menegaskan tidak ada kerja paksa di Taiwan yang melibatkan mahasiswa Indonesia sebagai korbannya.

Kondisi sesungguhnya menurut Chen adalah mahasiswa diperbolehkan mengambil program kerja paruh waktu selama maksimal 20 jam dalam seminggu pada tahun pertama dengan perhitungan 2,5 hari kali 8 jam kerja.

Mahasiswa juga akan mendapatkan beasiswa sebesar USD3.000 hanya pada tahun pertama, kata dia.

Kemudian pada tahun kedua dan seterusnya, mahasiswa wajib mengikuti program magang selama 20 jam maksimal dalam seminggu.

“Sehingga dalam seminggu, mahasiswa akan bekerja selama 40 jam,” jelas Chen.

Mahasiswa akan bekerja selama 4 hari untuk magang dan kerja paruh waktu, kemudian 2 hari kuliah, dan 1 hari libur.

“Mahasiswa juga menerima upah sesuai upah minimal Taiwan sekitar USD750 dan untuk program magang akan mendapatkan hitungan Sistem Kredit Semester (SKS),” urai dia.

Chen mengatakan untuk program kerja paruh waktu merupakan hak mahasiswa yang boleh dilakukan ataupun tidak. Hanya saja, konsekuensi bagi pekerja yang tidak bekerja paruh waktu adalah berkurangnya penghasilan yang bisa didapatkan mahasiswa.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA