Soal divestasi saham Freeport, Presiden: Jangan ada penumpang gelap

Presiden tidak menginginkan adanya kasus pejabat yang meminta saham PT Freeport terulang kembali

Soal divestasi saham Freeport, Presiden: Jangan ada penumpang gelap

JAKARTA

Presiden Joko Widodo mengingatkan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika waspada adanya pihak yang memanfaatkan pembagian saham PT Freeport.

Dalam divestasi saham PT Freeport, Pemerintah Provinsi Papua akan mendapatkan saham sebesar 3 persen sementara Pemerintah Kabupaten Mimika mendapat saham 7 persen dari total 51 persen saham yang akan diberikan kepada Pemerintah Pusat.

Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku dipanggil Presiden Joko Widodo mengenai pembagian saham tersebut dalam rapat terbatas di kantor Presiden, Jakarta pada Kamis.

"Presiden menekankan, harus kita hati-hati untuk keberpihakan kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika. Jangan sampai ada orang lain masuk dengan gelap. Itu jelas," ujar Lukas Enembe di Kantor Presiden.

Menurut dia, Presiden tidak menginginkan adanya kasus pejabat yang meminta saham PT Freeport terulang kembali.

Dia juga menegaskan saham tersebut murni diberikan untuk masyarakat Indonesia.

"Presiden menegaskan kita kawal proses yang terjadi sampai selesai," tambah dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kepada jajarannya untuk menyelesaikan proses divestasi PT Freeport pada akhir tahun ini.

Dalam rapat terbatas soal divestasi Freeport, Presiden mengaku mendapat laporan mengenai masih adanya beberapa tahapan yang hingga kini belum diselesaikan.

"Beberapa tahap proses divestasi saham PT Freeport sudah bisa dituntaskan. Diantaranya di bulan September sudah ditandatangani investment agreement dan sales and purchase agreement dan subscription agreement," ujar Joko Widodo di kantornya pada Kamis.

Dia mencatat isu yang belum tuntas di antaranya mengenai isu lingkungan, perubahan kontrak karya menjadi IUPK dan juga mengenai kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika.

"Dan juga hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi," tambah dia.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA