Polri larang pawai kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat pemilu

Polri meminta perayaan kemenangan dalam bentuk mobilisasi massa menunggu hasil perhitungan suara oleh KPU untuk menghindari potensi konflik

Polri larang pawai kemenangan berdasarkan hasil hitung cepat pemilu

JAKARTA

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak akan menerbitkan izin kegiatan mobilisasi masa setelah perhitungan suara berdasarkan hasil hitung cepat Pemilu 2019.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo menuturkan hal ini sebagai tindak lanjut imbauan pemerintah agar tidak ada mobilisasi massa atau pawai kemenangan secara dini.

“Polri tidak akan memberi rekomendasi terhadap masyarakat yang menyampaikan izin memobilisasi massa dalam rangka merayakan kemenangan secara awal,” kata Dedi di Jakarta, Selasa.

Dedi meminta masyarakat bersabar menunggu proses perhitungan suara secara final di tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“KPU yang berkompetensi mengumumkan hasil pemilu, oleh karena itu kita imbau masyarakat tidak konvoi karena rawan provokasi dan terjadi konflik,” tambah dia.

Polri akan menghentikan kegiatan-kegiatan yang dirasa sebagai bentuk mobilisasi massa pasca-hitung cepat hasil pemilu.

“Apabila ada unsur pidana polisi tidak segan menindak tegas. Ini rawan, kami selalu mengimbau dan berharap masyarakat tenang,” kata Dedi.

Polri menurunkan 271.880 personel untuk mengamankan pada hari pemungutan suara pada 17 April 2019.

TNI juga menurunkan 68.854 anggota dan Linmas menurunkan 1,6 juta anggota.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA