Polri klaim pemblokiran internet Papua demi kepentingan negara Indonesia

Polri menemukan 32 ribu konten provokatif, diskriminatif dan hoaks terkait isu Papua, termasuk dari “pihak di luar negeri” yang memanfaatkan media sosial untuk memperkeruh suasana

Polri klaim pemblokiran internet Papua demi kepentingan negara Indonesia

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengatakan terdapat lebih dari 32 ribu konten provokatif, diskriminatif dan hoaks terkait isu Papua berdasarkan patroli siber sejak 14 hingga 27 Agustus 2019.

Polri telah mengajukan pemblokiran dan take down kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap 1.750 akun terkait penyebaran konten itu.

“Artinya ini untuk memitigasi secara maksimal konten sensitif terkait Papua. Padahal situasi di Papua sendiri sampai hari ini kondusif dan masih bisa dikendalikan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Selasa.

Menurut Dedi, konten tersebut paling banyak ditemukan pada jejaring media sosial Facebook, Twitter, Youtube dan Instagram.

Dia mengatakan permohonan untuk memblokir akses data internet di Papua sejak beberapa hari lalu adalah bagian dari upaya “mempertahankan kedaulatan NKRI”.

Dia menuding ada “pihak dari luar negeri” yang memanfaatkan media sosial untuk memperkeruh situasi dalam negeri.

“Karena kita ketahui dari patroli siber ini bukan dari dalam negeri saja, sudah ada mapping dari pihak luar negeri,” tutur Dedi.

Polri bersama Kementerian Kominfo akan melakukan kajian terkait situasi di Papua.

“Sudah ada SOP di Kominfo ketika dalam satu menit lebih dari 300 konten bersifat hoaks maka dilakukan slow down. Jadi kita melihat dari perspektif kepentingan bangsa dan negara,” tutur dia.

Aksi massa oleh elemen masyarakat di Papua masih terus berlangsung sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan rasis yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya pada 16-17 Agustus 2019.

Ketika ditanyai terkait penyelesaian kasus rasisme dan diskriminasi di Surabaya itu, Dedi mengklaim kasus itu telah selesai.

Dia kembali menekankan bahwa pemblokiran internet di Papua adalah bagian dari mengantisipasi gejolak di Papua.

“Masalah Surabaya sudah selesai. Kita tahu sekarang perangnya itu perang siber, bukan perang konvensional tapi perang propaganda di siber,” ujar dia.

Pemblokiran internet di Papua ini mengundang kritik dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi Orang Hilang Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Pers Jakarta, dan Institute for Criminal Justice Reform (ICIR).

Pemblokiran dianggap membatasi hak masyarakat mendapati akses informasi.

Sebelumnya terjadi sejumlah aksi unjuk rasa yang berujung ricuh sebagai buntut dari pengepungan mahasiswa Papua oleh aparat keamanan dan organisasi masyarakat di Surabaya, Jawa Timur pada 16-17 Agustus lalu.

Sebanyak 43 mahasiswa digelandang ke Kantor Polres Surabaya karena diduga merusak bendera merah putih.

Diduga penggerebekan dipicu kesalahpahaman setelah Bendera Merah Putih milik Pemerintah Kota Surabaya jatuh di depan asrama. Polisi kemudian memulangkan ke-43 mahasiswa tersebut pada Minggu dini hari.

Dalam pengepungan tersebut, terdengar lontaran kata-kata bersifat rasis terhadap mahasiswa Papua.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA