Pengelolaan dana zakat belum optimal entaskan kemiskinan

Potensi zakat secara global mencapai USD550 miliar hingga USD600 miliar per tahun, namun tak terkelola secara strategis untuk penduduk muslim yang terdampak konflik dan hidup di bawah garis kemiskinan

Pengelolaan dana zakat belum optimal entaskan kemiskinan

Pengelolaan dana zakat global belum optimal untuk menekan angka kemiskinan di negara-negara berpenduduk muslim, demikian salah satu kesimpulan dari pertemuan pengelola Zakat global di Bandung, Jawa Barat, pekan ini.

Direktur pusat bantuan darurat UNICEF Sikander Khan mengatakan 24 dari 57 negara anggota Organisasi Kerja sama Islam (OKI) membutuhkan bantuan kemanusiaan akibat terdampak konflik maupun dibanjiri pengungsi yang memasuki wilayah mereka.

Padahal, studi Bank Dunia dan Islamic Research and Training Institute dari Islamic Development Bank (IDB) memperkirakan potensi zakat global mencapai USD550 miliar hingga USD600 miliar per tahun. Namun jumlah yang telah dikelola oleh lembaga zakat resmi baru berkisar USD10 miliar hingga USD15 miliar per tahun.

Potensi zakat sebesar itu, menurut Khan, tidak terkelola dan tersalurkan secara strategis lewat program-program yang memberdayakan.

Faktanya hingga saat ini muslim di beberapa negara masih hidup di bawah garis kemiskinan, terdampak konflik, hingga hidup dalam pengungsian.

Khan mengatakan data tersebut menjadi ‘wake up call’ bagi OKI untuk merencanakan aksi strategis mengoptimalkan potensi besar zakat dalam membantu umat muslim yang membutuhkan bantuan kemanusiaan.

“Ini bukan perkara memberi di sana-sini, karena jika begitu maka dampak menarik anak dan keluarga dari kemiskinan bisa terlupakan. Kita butuh rencana strategis,” kata Khan.

Kontribusi zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan penduduk muslim telah menjadi isu berulang yang terus dibahas oleh World Zakat Forum (WZF), sebuah forum beranggotakan lembaga zakat dari 33 negara.

Namun sampai saat ini belum ada data yang menunjukkan seberapa signifikan zakat telah berkontribusi menjauhkan penduduk muslim dunia dari garis kemiskinan.

“Belum ada data secara global, ini menjadi pekerjaan rumah kami juga untuk mengumpulkannya,” kata Sekretaris Eksekutif WZF, Irfan Syauqi Beik.

Menurut Irfan, perlu upaya bersama untuk meningkatkan pengelolaan zakat agar lebih optimal. Pasalnya, tidak seluruh penduduk muslim dunia memahami bahwa zakat bisa berperan memberdayakan umat secara jangka panjang.

Masih banyak muslim yang memilih membayar zakat secara langsung, tanpa melalui pengelolaan dan program pemberdayaan jangka panjang.

Kedua, tidak semua negara berpenduduk muslim memiliki lembaga pengelola zakat yang mumpuni.

Ketiga, tidak semua negara berpenduduk muslim memiliki Undang-Undang yang mengatur tentang zakat. Padahal, zakat memiliki karakteristik yang perlu diatur secara detail.

“Dari 33 negara anggota WZF saja, baru sepertiga yang mempunyai Undang-Undang tentang zakat,” kata Irfan.

Namun di beberapa negara seperti Indonesia dan Malaysia, Irfan mengklaim penyaluran zakat cukup efektif memperbaiki taraf hidup para mustahik atau penerima zakat.

Badan Amil dan Zakat Nasional (Baznas) -lembaga resmi pemerintah Indonesia yang mengelola zakat- mengklaim berhasil memberdayakan 15,4 persen penerima zakat dari garis kemiskinan pada 2018. Di tahun itu, Baznas menyalurkan zakat kepada 768.886 jiwa.

Indonesia sendiri masih memiliki 25,1 juta atau 9,1 persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan per Maret 2019.

Irfan mengatakan kontribusi zakat pada pengentasan kemiskinan bisa lebih besar lagi jika potensi zakat di Indonesia bisa dikelola secara maksimal.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat sebesar Rp252 triliun per tahun. Namun jumlah zakat yang dikelola oleh lembaga resmi baru berkisar 3,5 persen atau sekitar Rp8,5 triliun per tahun.

Pemerintah Indonesia kini berupaya meningkatkan pengelolaan zakat, seperti membuka saluran pembayaran digital agar masyarakat menyalurkannya lewat lembaga resmi.

Sementara di India, zakat dikelola oleh lembaga di luar naungan pemerintah. Presiden Zakat Foundation of India, Zafar Mahmud mengatakan sudah semestinya dana zakat dikelola oleh lembaga pelayanan publik untuk memastikan dampak yang lebih signifikan ketimbang disalurkan antar-individu.

Zakat Foundation of India saat ini membawahi 25 lembaga yang memberdayakan para penerima zakat, mulai dari anak yatim, keluarga miskin, hingga anak-anak buruh yang tidak mendapat pendidikan layak.

Zafar mengatakan zakat mereka salurkan dengan menyediakan tempat penampungan, layanan pendidikan dan kesehatan.

“Kami tidak hanya memberikan uang zakat kepada mereka, tapi kami memastikan mereka mendapat shelter, pendidikan, jaminan kesehatan sehingga suatu saat bisa keluar dari garis kemiskinan,” tutur Zafar kepada Anadolu Agency.

Namun menurut dia, India juga menghadapi persoalan yang sama dengan Indonesia dimana masih banyak masyarakat yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

“Selain tidak memberdayakan secara jangka panjang, ini juga rentan penyalahgunaan karena banyak masyarakat awam tidak berkapasitas menilai apakah penerima layak diberi zakat,” lanjut dia.

Upaya lainnya untuk meningkatkan kontribusi zakat, WZF telah menyerukan kepada anggotanya untuk lebih intens pada program pemberdayaan melalui kolaborasi dengan badan kemanusiaan seperti United Nations Children’s Fund (UNICEF) dan United Nations Development Program (UNDP).

WZF telah menandatangani nota kesepahaman dengan kedua badan tersebut terkait pemanfaatan dana zakat demi mendukung pengentasan kemiskinan sebagai salah satu target sustainable development goals (SDGs).

Salah satu contohnya, dana zakat telah digunakan untuk membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan untuk 803 rumah tangga di empat desa di Jambi, Indonesia.

Proyek ini telah memberi manfaat bagi hampir 5.000 orang pada 2017 dan diklaim menstimulan perkembangan ekonomi dan produktivitas masyarakat.

WZF berharap negara-negara anggota SDGs bisa mereplikasi program-program serupa, tidak hanya pada bidang ekonomi, namun juga di bidang pendidikan, pencegahan stunting, dan lain-lain.

MoU ini sekaligus menghapus keraguan beberapa pihak terkait pemanfaatan zakat untuk program-program pemberdayaan semacam ini.

“Baznas sudah menerbitkan buku Fiqih zakat dalam SDGs. Kita harap negara lain bisa melakukan hal yang sama, sehingga bisa dipercepat pencapaian SDGs lewat pendistribusian zakat,” kata Irfan.

Digitalisasi zakat

WZF meyakini penerapan teknologi digital sebagai salah satu cara yang mampu mengoptimalkan tata kelola zakat agar tepat sasaran. Lewat resolusinya, WZF meminta seluruh negara anggota memanfaatkan teknologi terbaru dalam pengelolaan zakat.

Zakat Foundation of India menjadi salah satu lembaga yang telah memanfaatkan teknologi untuk pengumpulan dan pemetaan penyaluran zakat.

“Tidak ada orang yang datang ke kantor kami untuk membayar zakat, semua dibayar secara digital,” kata Zafar Mahmud.

Dia mengatakan teknologi digital juga meningkatkan transparansi penerimaan serta penyaluran zakat.

“Setiap sore saya menerima laporan zakat hanya melalui smartphone,” ujar Zafar.

“Transparansi bisa meningkatkan kepercayaan orang-orang, sehingga mereka mau menyalurkan zakat lewat kami,” lanjut dia.

Sementara di Indonesia, Baznas telah berkerja sama dengan sejumlah platform keuangan digital terkait pembayaran zakat.

Baznas menargetkan saluran digital akan berkontribusi 30 persen dari total penerimaan zakat pada 2020 nanti. Sebab sejauh ini, tren penyaluran zakat digital terus meningkat.

Namun persoalannya, tidak seluruh penduduk muslim dunia melek teknologi sehingga misi digitalisasi zakat belum tentu seutuhnya relevan untuk diterapkan.

Azara dari The Acting Administrator of Zakat, Sadaqat, Trust Fund, Ghana mengatakan 70 persen dari total lima juta penduduk muslim di Ghana masih buta huruf dan hidup dalam kemiskinan.

“Itu menjadi masalah, jika 70 persen muslim masih buta huruf bagaimana kita bisa mendigitalisasi ekonomi?” kata Azara.

Azara menyadari, digitalisasi zakat mutlak dilakukan di tengah perkembangan dunia. Saat ini lembaga zakat Ghana tengah menggodok rencana kontribusi zakat lewat pemotongan gaji.

“80 persen dari 1,5 juta populasi muslim yang layak membayar zakat menyatakan tertarik dengan cara ini,” kata dia.

Terkait situasi ini, WZF mengatakan akan memfasilitasi edukasi dan peningkatan kapasitas sumber daya di negara yang memerlukan bantuan untuk mengembangkan digitalisasi zakat.

“Afrika menjadi salah satu concern kita. Kita akan perkuat edukasi dan peningkatan kapasitas sumber daya di negara yang perlu bantuan, ini hakekat dari WZF,” kata Irfan.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA