Pemerintahan Jokowi dinilai tak tepati janji penurunan emisi gas rumah kaca

Meski sudah membuat target yang diserahkan pada UNFCC, pemerintah malah terus menggenjot produksi batubara di propinsi-propinsi ladang ‘emas hitam’

Pemerintahan Jokowi dinilai tak tepati janji penurunan emisi gas rumah kaca

JAKARTA

Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menyayangkan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo di sektor energi yang tidak juga menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 11 persen seperti yang dijanjikan dalam dokumen Nationally Determined Contibution (NDC) pada akhir 2016.

Meski sudah menyantumkan target spesifik dalam dokumen yang ditujukan kepada Secretariat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) itu, pemerintah dianggap belum menunjukkan komitmennya untuk merealisasikan target tersebut.

“Komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi masih belum sejalan dengan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN, di mana pemerintah tetap menggenjot energi batubara, meski dengan alasan kebutuhan domestik,” ujar Manajer Kampanye Keadilan Iklim, Eksekutif Nasional WALHI, Yuyun Harmono di Jakarta, Senin.

WALHI menilai, walau sudah menyatakan targetnya, pemerintah malah terus menggenjot produksi batubara di propinsi yang dikenal sebagai ladang ‘emas hitam’. Ladang tersebut di antaranya terdapat di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat dan Aceh.

Lembaga yang fokus pada kebijakan dan masalah lingkungan ini menyebut, kawasan ladang ‘emas hitam’ itu bahkan sarat dengan berbagai masalah. Terlebih saat ini pembuatan ladang mulai meluas ke wilayah kepala burung tanah Papua untuk PLTU.

Alpanya komitmen pemerintah untuk merealisasikan target NDC tersebut juga kian diragukan dengan pembangunan PLTU di wilayah Jawa dan Sumatra. Pasalnya, pulau Jawa sendiri tercatat sudah surplus listrik.

“Belum ada langkah-langkah ambisius yang mengarah pada upaya phase out dari batubara ke energi terbarukan,” tutur Yuyun.

Dia menambahkan, kalaupun ada program pemerintah yang disebut-sebut sebagai program energi terbarukan - seperti geothermal dan PLTA –, program tersebut malah sarat dengan permasalahan baru di tingkat tapak.

“Ini disebabkan karena kebijakan di sektor energi belum menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan energi,” imbuh dia.

WALHI mencatat, meski sudah membuat janji menurunkan emisi gas rumah kaca, pemerintah malah membangun proyek PLTU 35 ribu megawat, yang sebagian besar masih mengandalkan batubara.

Hal itu, menurut WALHI, jelas kontraproduktif antara target penurunan emisi dengan model pembangunan, karena tetap mengedepankan penggunaan energi kotor dan penggundulan kawasan hutan.

British Petroleum yang mengeluarkan laporan Statistical Review of World’s Energy 2015 mencatat, pembakaran batubara Indonesia menyumbangkan 40persen emisi karbon dioksida terkait energi di tahun 2014.

Jumlah tersebut diprediksi bakal naik melebihi 800 juta ton hingga tahun 2035. Belum lagi emisi karbon yang dibakar dari minyak dan gas, baik dari pembangkit listrik maupun kendaraan bermotor.

Artinya, kata WALHI, tidak jelas upaya pemerintah dalam upaya memperbaiki moda transportasi publik yang tidak rakus energi fosil.

“Sementara hutan yang difungsikan untuk menyerap emisi, justru makin banyak yang dirusak untuk menggali batubara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan PLTU sekitar 250 juta ton per tahun. Belum lagi konversi lahan pangan untuk kepentingan perluasan tambang batubara,” tukas Yuyun.

Pemaksaan proyek geothermal di wilayah surplus energi

Selain mempertanyakan komitmen pemerintah, WALHI juga menyatakan kekecewaan atas proyek geothermal pemerintah yang dipaksakan dibuat di wilayah-wilayah yang sebenarnya sudah surplus energi seperti proyek di Gunung Talang, Sumatera Barat.

“Geothermal dikampanyekan relatif lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik berbahan batubara. Untuk emisi CO2 mungkin iya, tapi untuk emisi dari gas lainnya belum tentu,” sebut Yuyun.

WALHI membeberkan, berdasarkan data penelitian ilmiah pembangkit listrik geothermal nyatanya juga menghasilkan emisi CO2, CH4, SO2 dan NH3.

Untuk jumlahnya, diperkirakan tingkat emisi CO2 dari geothermal separuh dari jumlah yang dihasilkan oleh PLTU Batubara untuk menghasilkan listrik dengan daya yang sama.

Untuk emisi SO2 dari pembangkit listrik geothermal, menurut WALHI, justru lebih tinggi dibanding dengan batubara karena memang energi ini berasal dari gas yang berada dalam gunung api.

“Tentu saja tidak bisa apple to apple jika membandingkan antara geothermal dengan batubara,” sebut dia.

Tidak sampai di situ, WALHI menilai proyek geothermal yang dijalankan pemerintah juga dinilai telah mengabaik hak-hak warga, termasuk ketiadaan prinsip free prior inform consent warga, untuk menerima atau menolak proyek geothermal dengan informasi yang cukup.

Lembaga ini mendapati fakta bahwa, warga tidak pernah mendapatkan informasi yang cukup dan baik atas proyek yang diprakarsai oleh investor dari luar negeri.

“Pertanyaan kritisnya, proyek ini sesungguhnya untuk siapa jika potensi risiko dan dampak buruk dari proyek geothermal tidak pernah disampaikan ke masyarakat luas, seperti kerentanan wilayah ini dari bencana,” tukas Yuyun.

Selain proyek geothermal, proyek PLTA juga dinilai mengabaikan suara warga di wilayah proyek. Salah satunya proyek PLTA Batang Toru.

WALHI mengungkapkan, proyek yang didanai investor China ini juga tidak mengindahkan kerentanan gempa di wilayah tersebut karena berada di patahan Toru. Selain itu, kawasan tersebut pun menjadi tempat kehidupa orang utan Tapanuli.

“Berbicara untuk pemenuhan kebutuhan listrik rakyatpun terbantahkan, karena lagi-lagi ditenggarai untuk kepentingan industri,” kata Yuyun.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA