Pemerintah tolak hukuman cambuk untuk pelaku kejahatan satwa liar di Aceh

Kemendagri meminta dua pasal yang mengatur tentang sanksi hukuman cambuk dihapus karena tidak tercantum dalam hukum jinayat

Pemerintah tolak hukuman cambuk untuk pelaku kejahatan satwa liar di Aceh

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak setuju dengan penerapan hukuman cambuk untuk pelaku kejahatan satwa di Aceh.

Hukuman cambuk tersebut tercantum pada Qanun tentang Pengelolaan Satwa Liar yang telah disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) periode 2014-2019 pada akhir September lalu.

Qanun itu semestinya berlaku mulai Januari 2020, namun harus dikaji oleh Kemendagri sebelum diundangkan.

“Setelah kami cek di hasil fasilitasi terhadap Qanun tentang Perlindungan Satwa Liar, maka pasal yang mengatur tentang hukum jinayat yakni pasal 39 dan pasal 40 dihapus,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Piliang ketika dihubungi, Selasa.

Menurut Akmal, sanksi hukuman cambuk dalam konteks pidana terhadap satwa liar tidak tercantum di dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Hukum jinayat merupakan peraturan daerah yang mengatur pidana Islam, salah satunya penerapan hukuman cambuk.

Kemendagri merekomendasikan agar hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa liar mengacu pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam.

Mantan Ketua Komisi II DPRA Nurzahri menjelaskan hukuman cambuk sesuai qanun tersebut berlaku untuk tiga kategori kejahatan terhadap satwa.

Pertama, kejahatan terhadap jenis satwa yang dilindungi secara nasional seperti harimau, gajah, dan badak.

Pelaku untuk kategori ini akan dihukum pidana berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya ditambah hukuman cambuk hingga 100 kali.

Kedua, untuk kasus kejahatan terhadap satwa yang dilindungi khusus di Aceh akan dikenakan hukuman cambuk.

Jenis satwa yang dilindungi khusus di Aceh akan diatur melalui Peraturan Gubernur berdasarkan kajian akademik.

Menurut Nurzahri, aturan ini penting untuk menjamin keberlangsungan satwa di Aceh yang tidak masuk ke dalam daftar satwa dilindungi versi nasional.

Ketiga, hukuman cambuk juga berlaku untuk pejabat dan petugas yang wajib mengelola satwa, namun lalai sehingga menyebabkan satwa mati.

Terkait rekomendasi Kemendagri untuk menghapus pasal tersebut, Nurzahri mempertanyakan alasan penolakan Kemendagri yang menyebut hukuman cambuk terhadap pelaku kejahatan satwa liar tidak tercantum di dalam hukum jinayat.

“Kalau alasannya tidak diatur (di dalam hukum jinayat), kita atur lewat qanun ini,” kata Nurzahri.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA