Pemerintah prioritaskan omnibus law demi pertumbuhan investasi dan lapangan kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan prioritas ini sesuai dengan arahan sesuai arahan Presiden Joko Widodo

Pemerintah prioritaskan omnibus law demi pertumbuhan investasi dan lapangan kerja

Pemerintah memprioritaskan pembentukan omnibus law untuk menyederhanakan perizinan dan mendorong penciptaan lapangan kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan prioritas ini sesuai dengan arahan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Omnibus law bisa mencabut sekaligus menyederhanakan sejumlah peraturan menjadi Undang-Undang (UU) baru.

Jokowi, sapaan akrab presiden, sebelumnya menyampaikan rencana membentuk omnibus law dalam bentuk UU Cipta Lapangan kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

“Tentu kita akan bicara juga dengan parlemen membahas konten omnibus law ini. Ini akan dipertajam dan jadi prioritas,” kata Airlangga usai dilantik di Istana Kepresidenan, Rabu.

Selain terkait omnibus law, Airlangga juga mendapat tugas untuk melengkapi roadmap kebijakan mengurangi defisit neraca perdagangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kewilayahan.

Politikus Partai Golkar ini menuturkan memperbanyak investasi menjadi salah satu poin penting untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

Terkait itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan mengatakan omnibus law akan menjadi salah satu alat untuk menyelesaikan hambatan investasi dan mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas.

“Sedang dalam proses, presiden minta (omnibus law) tahun ini selesai semua,” kata dia.

Jokowi telah melantik 34 menteri untuk Kabinet Indonesia Maju pada Rabu pagi di Istana Kepresidenan.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA