Narkoba jadi biang kerusuhan di Lapas

Dua kasus kerusuhan akibat penemuan narkoba di lapas terjadi dua kali dalam satu pekan dan keduanya merupakan lapas yang kelebihan kapasitas

Narkoba jadi biang kerusuhan di Lapas

JAKARTA

Penemuan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Langkat, Sumatera Utara berujung pada kerusuhan pada Kamis, 16 Mei 2019.

Menurut Kementerian Hukum dan HAM, peristiwa dipicu penemuan sabu oleh petugas lapas dan penemuan tersebut ditindaklanjuti oleh Kepolisian Resor (Polres) Langkat dengan memeriksa narapidana yang bersangkutan.

Sejumlah narapidana terprovokasi oleh peristiwa tersebut dan melakukan perlawanan yang berujung pada pemberontakan hingga menjebol pintu Lapas Langkat.

Rusuh mulai terjadi saat polisi sedang melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang terlibat peredaran narkoba.

Jumlah petugas di Lapas Langkat tidak seimbang dengan jumlah narapidana yang ada, apalagi narapidana di lapas tersebut melebihi kapasitas.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami mengatakan bahwa Lapas Langkat dihuni oleh 1.635, padahal kapasitasnya hanya 915 orang.

Ratusan narapidana sempat melarikan diri, namun hingga Jumat pagi tinggal sekitar 45 orang yang belum tertangkap.

Dirjen PAS bertolak ke Lapas Langkat pada hari ini dan berjanji akan mendengarkan keluh kesah para narapidana dan telah meminta para narapidana untuk tenang.

“Kami akan konsisten memenuhi hak-hak mereka, namun kami juga tidak bergeming untuk tegas menghentikan peredaran narkoba di dalam lapas dan rutan,” ujar Sri melalui siaran pers, Jumat.

Kerusuhan akibat penemuan narkoba juga terjadi di Rumah Tahanan Kelas IIB Siak, Sri Indrapura, Riau pada 11 Mei lalu.

Tiga orang narapidana yang menggunakan narkoba dibawa petugas dan diduga terjadi pemukulan terhadap ketiga narapidana tersebut.

Pemukulan itu memancing amarah narapidana hingga terjadi kerusuhan, bangunan rutan dibakar, petugas dilempari batu, Kepala Satuan Narkoba Polres Siak AKP Jaelani tertembak, dan ratusan narapidana sempat melarikan diri.

Belakangan diketahui bahwa narkoba didapat dari narapidana perempuan berinisial Y.

Y merupakan bandar narkoba yang telah divonis 17 tahun hukuman penjara, namun masih bisa mendapatkan barang haram itu di dalam lapas.

Menurut Peneliti Center for Detention Studies Gatot Goei, petugas di Lapas seharusnya menggunakan pendekatan yang lebih halus untuk mengatasi persoalan yang berpotensi memicu konflik seperti di Lapas Langkat dan Rutan Siak.

Apalagi jika situasi di dalam lapas tidak kondusif akibat kelebihan kapasitas, pungutan liar, hingga perlakuan petugas yang memicu emosi narapidana.

Kondisi itu, menurut Gatot, bisa memengaruhi kondisi psikologis narapidana sehingga mudah terpancing dan terprovokasi.

Lapas yang melebihi kapasitas juga membuat pengawasan dan proses pemasyarakatan para narapidana menjadi tidak maksimal sehingga penemuan narkoba seperti dua kasus tersebut masih terjadi.

“Harus jadi koreksi juga bagi petugas di lapangan saat melihat situasi yang tidak memungkinkan pendekatannya harus soft approach. Kalau hard approach harus sesuai prosedur, jangan memukul, jangan merendahkan, itu memicu solidaritas,” jelas Gatot ketika dihubungi.

Gatot juga mengingatkan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengantisipasi potensi konflik serupa di lapas lainnya.

Beberapa waktu lalu, Ditjen PAS berencana mempercepat implementasi revitalisasi lapas berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018

Konsep revitalisasi ini akan membagi setiap lapas menjadi empat klasifikasi tempat pembinaan berdasarkan karakteristik narapidana, yakni lapas super maximum security, lapas maximum security, lapas medium security dan lapas minimum security.

Klasifikasi tersebut diharapkan bisa mengefektifkan pembinaan terhadap narapidana dan meminimalisasi potensi konflik di tengah isu lapas yang kelebihan kapasitas.

Namun menurut Gatot, implementasi program itu terhambat karena sejumlah faktor seperti dukungan anggaran dan resistensi dari petugas di lapangan yang selama ini kerap mengambil untung dari carut marut pengelolaan lapas.

“Kultur petugas belum bisa menerima, itu harus segera didorong. Padahal ini salah satu upaya untuk mengatasi pungli, overcrowded, dan potensi konflik lainnya,” tutur Gatot.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA