LKPP: Korupsi pengadaan barang/jasa kasus kedua tertinggi di KPK

Catatan LKPP, pada November 2019 masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses di sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun

LKPP: Korupsi pengadaan barang/jasa kasus kedua tertinggi di KPK

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki peringkat kedua dari kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan dibutuhkan upaya pencegahan sesuai dengan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

"Proses pengadaan pada hakekatnya dimulai dari perencanaan dan penganggaran sehingga perhatian pimpinan lembaga dan kepala daerah sangat penting, yaitu dimulai dari ketaatan mengumumkan rencana umum pengadaan sebelum anggaran berjalan," kata Roni, di Jakarta pada Rabu

Terkait dengan pengadaan, Roni menyebut pada November 2019 masih ada paket pekerjaan senilai Rp39 triliun yang masih berproses di sistem e-tendering, termasuk pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun.

Di menilai hal itu akan memengaruhi kinerja dan serapan anggaran.

Dia mengatakan total belanja barang/jasa pemerintah periode 2015-2019 sebesar Rp5.335 triliun.

Dengan nilai penghematan sebesar Rp177,9 triliun dari proses pengadaan lewat e-tendering dan e-purchasing.

"Sebagau contoh Pilpres 2019, pendampingan LKPP di KPU untuk pengadaan surat suara dari HPS sebesar Rp 872,6 miliar, diperoleh nilai kontrak sebesar Rp633,4 miliar atau selisih sekitar Rp291,38 miliar atau 30,8 persen," kata dia.

"Bahkan untuk pengadaan sampul surat suara, dari HPS Rp159,9 miliar, nilai kontrak hanya Rp50,3 miliar atau selisih Rp109 miliar atau 68,5 persen" tambah dia.

Hal ini, kata Roni, menunjukkan handalnya sistem barang/jasa pemerintah, namun juga menyiratkan perlunya perencanaan dan penganggaran yang kredibel sehingga selisih yang besar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA