Komnas HAM: Tidak ada urgensi pembentukan Tim Asistensi Hukum Polhukam

Komnas HAM menilai pembentukan Tim Asistensi Hukum justru berpotensi mengintervensi langkah penegakan hukum

Komnas HAM: Tidak ada urgensi pembentukan Tim Asistensi Hukum Polhukam

JAKARTA

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai tidak ada urgensi untuk membentuk Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menuturkan pembentukan tim yang bertugas untuk mengkaji ucapan dan tindakan tokoh masyarakat yang melanggar hukum pasca-pemilu itu justru berpotensi mengintervensi langkah penegakan hukum.

Apalagi, tim tersebut juga bisa memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum.

“Ini karakternya intervensi terhadap penegakan hukum, apalagi kalau lihat dari strukturnya ada dari Bareskrim Polri,” ujar Anam, dalam konferensi pers di Jakarta, pada Jumat.

Komnas HAM menilai sistem hukum di Indonesia telah memiliki instrumen untuk menindak pelanggaran hukum yang dimaksud oleh Kemenkopolhukam.

“Karena yang menarik ini adalah Menkopolhukam, pendekatannya menjadi politik,” lanjut Anam.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM Munafrizal Manan menilai pembentukan Tim Asistensi Hukum tersebut bisa berdampak pada iklim demokrasi dimana kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi.

Pelanggaran hukum dalam penyampaian pendapat, lanjut dia, bisa ditindak oleh penegak hukum berdasarkan mekanisme yang telah ada.

Menurut Rizal, Tim Asistensi Hukum bertugas menyerupai fungsi penyelidikan sehingga tidak cukup dibentuk hanya menggunakan dasar hukum berupa Keputusan Menteri Koordinator Bidang Polhukam.

"Tugas pemerintah untuk melindungi seluruh masyarakat, bukan menebar ancaman dan menciptakan atmosfer ketakutan bagi warga negara yang punya pikiran dan pendapat berbeda," kata Rizal.

Menteri Koordinator Bidang Polhukam Wiranto sebelumnya membentuk tim yang akan mengkaji ucapan dan pemikiran tokoh tertentu yang dinilai melanggar hukum.

Nama sejumlah pakar masuk di dalam tim tersebut antara lain pakar hukum Romli Atmasasmita dan Mahfud MD.

Menurut dia tim tersebut sepakat menyatakan bakal ada sanksi bagi siapapun yang menghina presiden yang saat ini masih menjabat.

"Dengan apa yang kita pikirkan bahwa tidak bisa dibiarkan merongrong terhadap negara yang sedang sah. Bahkan cercaan makian terhadap presiden yang masih sah sampai nanti bulan Oktober tahun ini masih menjadi Presiden, itu sudah ada hukumnya," ujar Wiranto, pada Senin.


TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA