Kapolri: Tidak perlu TGPF kasus kerusuhan 21-22 Mei

Polri telah membentuk tim investigasi yang juga berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mengusut kerusuhan 21-22 Mei

Kapolri: Tidak perlu TGPF kasus kerusuhan 21-22 Mei

JAKARTA

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menilai pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kasus kerusuhan 21-22 Mei 2019 tidak diperlukan.

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah membentuk TGPF untuk mengusut tuntas kasus kerusuhan 21-22 Mei.

Tito mengatakan Polri telah membentuk tim untuk menyelidiki detail peristiwa yang menyebabkan sembilan orang tewas yang juga berkoordinasi secara intensif dengan Komnas HAM.

Tim itu dipimpin oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Moechgiyarto.

Penunjukan Irwasum dalam tim ini dinilai bisa menembus batas-batas di dalam institusi itu sendiri dalam menelusuri detail kerusuhan.

“Investigasi Polri itu dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri,” kata Tito di Jakarta, Kamis.

Dia memahami tim yang dibentuk dari internal Polri memberi ruang bagi konflik kepentingan, namun hal itu bisa diimbangi melalui penelusuran oleh Komnas HAM sebagai lembaga yang juga berwenang menelusuri peristiwa tersebut.

“Karena itu kami membuka komunikasi dengan Komnas HAM juga, silahkan untuk melakukan (penelusuran),” ujar Tito.

Tito meminta masyarakat mempercayai pengusutan oleh tim investigasi Polri dan Komnas HAM dalam kasus ini.

“Untuk apa ada TGPF kalau seandainya kalau Komnas HAM adalah otoritas resmi yang dibentuk oleh Undang-undang dan posisinya bukan di bawah presiden, apalagi di bawah Polri,” lanjut dia.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menuturkan ada dua korban yang tewas akibat peluru tajam berdasarkan hasil autopsi di Rumah Sakit Polri.

Namun, pelaku penembakan masih belum diketahui hingga saat ini. Polri membantah menggunakan peluru tajam dalam pengamanan kerusuhan itu.

Tito menuturkan ada pihak lain yang telah ditindak karena memiliki senjata api ilegal. Di antaranya 15 orang di Jawa Barat yang memiliki empat senjata api, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Purnawirawan Soenarko yang mengirimkan senjata dari Aceh, serta Kivlan Zein.

"Mungkin ada pihak lain yang tak terdeteksi, menggunakan senjata api," tutur dia.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA