Jutaan anak Indonesia belum memiliki akte kelahiran

Hingga akhir tahun ini pemerintah baru mencetak akte kelahiran sebanyak 88,81 persen

Jutaan anak Indonesia belum memiliki akte kelahiran

JAKARTA

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan jutaan anak indonesia masih belum memiliki akte kelahiran.

Komisioner KPAI Jasra Putra mengatakan hingga akhir tahun ini pemerintah baru mencetak akte kelahiran sebanyak 88,81 persen.

“Sehingga masih terdapat 11,18 persen atau 8.909.892 anak Indonesia yang belum memiliki akte lahir,” ujar Jasra, Selasa, di Jakarta.

Jasra memetakan lima alasan mengapa masih banyak anak Indonesia yang belum memiliki akte kelahiran.

Alasan pertama adalah soal birokrasi. Ada pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan sementara sumber daya manusia untuk mengerjakan itu masih terhitung minim.

Alasan kedua, lanjut Jasra, ada potensi konflik karena Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri sedang seluruh pegawainya dipilih oleh Pemerintah Daerah. Konflik itu di antaranya terjadi di Riau dan Maluku.

Alasan ketiga, lanjut Jasra, minimnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya akte kelahiran.

Umumnya anak baru memiliki akte kelahiran pada usia 6-7 tahun, menurut Jasra, karena sekolah dasar mensyaratkan berkas itu untuk pendaftaran.

Sebaliknya, imbuh Jasra, ada begitu banyak anak usia 0-6 tahun yang belum memiliki akte kelahiran.

“Maka ini akan kita dorong agar persyaratan berkas akte kelahiran dimulai ketika masuk PAUD,” ujar Jasra.

Alasan keempat, kata Jasra, minimnya komitmen kepala daerah soal akte kelahiran.

Sejumlah provinsi seperti Papua, Papua Barat dan Maluku, menurut Jasra, harus menunggu anggaran DIPA untuk pembuatan akte kelahiran.

Alasan kelima, lanjut Jasra, akses transportasi di sejumlah pulau di Indonesia.

Warga kepulauan di Maluku, Jasra mencontohkan, harus merogoh kocek Rp200.000-300.000 untuk membayar biaya trasnportasi demi mengurusi berkas akte kelahiran.

“Ini complicated, harus ada inovasi layanan, misalnya dengan unit pelayanan terpadu (UPT), agar petugas bisa datang ke rumah,” ujar Jasra.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA