Jubir Presiden: Dewan Pengawas KPK tidak pernah jalani pidana korupsi

Kriteria lain yang diatur ialah calon Dewan Pengawas KPK berusia minimal 55 tahun dan memiliki pendidikan paling rendah S1

Jubir Presiden: Dewan Pengawas KPK tidak pernah jalani pidana korupsi

JAKARTA

Presiden Joko Widodo tidak akan menunjuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari mereka yang pernah menjalani hukuman pidana korupsi.

Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman mengatakan, kriteria tersebut termaktub dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK yang baru.

Kriteria lain yang diatur, kata Fadjroel, ialah calon Dewan Pengawas KPK berusia minimal 55 tahun dan memiliki pendidikan paling rendah S1.

"Tugas Dewas KPK adalah mengawasi tugas dan wewenang KPK, jadi mereka punya kualifikasi pendidikan yang mengetahui bidang hukum, ekonomi, keuangan, dan perbankan oleh karena komisionernya juga memiliki latar belakang profesional itu," ujar Fadjroel, saat berbincang di Ruang Wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis.

Presiden Jokowi, kata Fadjroel, telah membentuk tim internal yang melakukan seleksi terhadap nama-nama calon Dewan Pengawas KPK.

Tim itu dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, kata Fadjroel.

"Berapa orang di dalamnya, pak Pratikno akan melibatkan pihak tertentu, tidak ada batas sebenarnya," jelas dia.

Dewan Pengawas KPK akan dilantik bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK periode 2019 - 2023 yang telah lolos uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan DPR.

Mereka akan dilantik pada akhir Desember 2019 mendatang.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA