Jaksa Agung: Perbedaan regulasi MA dan MK persulit eksekusi mati

Dia mengatakan surat edaran MA Nomor 7 menyebutkan bahwa PK hanya boleh satu kali, tapi pada putusan MK bisa lebih dari satu kali dengan pertimbangan hak asasi manusia

Jaksa Agung: Perbedaan regulasi MA dan MK persulit eksekusi mati

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan perbedaan regulasi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu kendala yang menyebabkan Kejaksaan Agung belum melanjutkan eksekusi terpidana mati.

Saat ini ada 274 terpidana mati yang belum dieksekusi, menurut data Kejaksaan Agung.

Dia mengatakan surat edaran MA Nomor 7 menyebutkan bahwa PK hanya boleh satu kali, tapi pada putusan MK bisa lebih dari satu kali dengan pertimbangan hak asasi manusia.

“Itu menjadi problema bagi kami untuk melaksanakan eksekusi mati, para terpidana mati yang sudah (mengajukan) PK satu kali harus dipertimbangkan lagi kalau mau PK,” kata Burhanuddin di Gedung DPR RI, Jakarta pada Kamis.

“Kalau tidak kita tolak PK-nya, kalau putusannya berbeda dengan putusan pertama, pasti jadi masalah lagi,” lanjut dia.

Selain itu, ada sejumlah ketentuan lain yang harus dihormati oleh Kejaksaan Agung sebelum mengeksekusi terpidana mati.

Antara lain terkait permohonan grasi yang menunda pelaksanaan putusan pidana mati, serta kondisi kejiwaan terpidana mati.

“Untuk mencegah kesengajaan menunda eksekusi dengan alasan sakit kejiwaan, maka dapat ditunda asal didukung keterangan medis,” ujar Burhanuddin.

Ada tiga gelombang eksekusi mati yang telah dilaksanakan di era Presiden Joko Widodo. Eksekusi mati terakhir dilakukan pada 19 Juli 2016 lalu, salah satunya terhadap gembong narkoba Freddy Budiman.

Menurut catatan Kemenkumham, sebanyak 90 orang divonis mati karena kasus narkotika, 68 orang divonis mati akibat kasus pembunuhan, sisanya terkait kasus terorisme, asusila dan tindak pidana lainnya.

Meski tidak ada eksekusi mati dalam tiga tahun terakhir, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mencatat masih ada tuntutan dan vonis hukuman mati baru yang terbit.

Data ICJR sepanjang Oktober 2018 hingga Oktober 2019 menunjukkan ada 102 kasus yang ditutuntut hukuman mati dengan jumlah terdakwa sebanyak 112 orang.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA