Jaksa Agung: Penuntasan 12 kasus HAM masa lalu terganjal pengadilan ad hoc dan alat bukti

Jaksa Agung Burhanuddin mengatakan sulit mendapatkan alat bukti yang cukup karena peristiwa terjadi telah lama dan tempat kejadian sudah berubah

Jaksa Agung: Penuntasan 12 kasus HAM masa lalu terganjal pengadilan ad hoc dan alat bukti

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu terkendala karena pengadilan ad hoc belum terbentuk dan alat bukti yang belum cukup.

Dalam rapat kerja dengan Komisi Bidang Hukum DPR RI, Burhanuddin mengatakan masih ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang belum tuntas dari total 15 kasus yang ditangani Kejaksaan Agung hingga saat ini.

Delapan kasus di antaranya terjadi sebelum ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sedangkan empat kasus lainnya terjadi setelah UU tersebut terbit.

“Penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM sifatnya pro justicia sehingga perlu izin ketua pengadilan, perlu diperiksa dan diuji pengadilan ad hoc yang sampai saat ini belum terbentuk,” kata Burhanuddin di Jakarta, Kamis.

Selain itu, Burhanuddin mengatakan sulit mendapatkan alat bukti yang cukup karena peristiwa terjadi telah lama dan tempat kejadian sudah berubah.

“Peristiwa pelanggaran HAM berat tunduk pada KUHP, keterangan saksi tidak dapat menjadi alat bukti kecuali didukung bukti lain seperti hasil forensik, uji balistik, dokumen terkait, dan sebagainya,” lanjut dia.

Kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut yakni peristiwa 1965, penembakan misterius (petrus), peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II pada 1998, penculikan dan penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talangsari, peristiwa Simpang KKA, peristiwa Rumah Gedong pada 1989, peristiwa dukun santet, ninja dan orang gila di Banyuwangi pada 1998.

Sedangkan empat kasus yang terjadi setelah UU Pengadilan HAM terbit yakni peristiwa Wasior, Wamena dan Paniai di Papua serta peristiwa Jambo Keupok di Aceh.

Tiga peristiwa yang diklaim telah tuntas oleh Kejaksaan Agung yakni kasus Timor Timur 1999, kasus Tanjung Priuk 1984, dan peristiwa Abepura pada 2000.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA