Jakarta butuh upaya jangka panjang tangani polusi udara

BPTJ mengatakan penerapan ganjil genap hanya solusi sementara, sedangkan untuk jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan transportasi berbasis listrik untuk mengatasi polusi udara

Jakarta butuh upaya jangka panjang tangani polusi udara

Kualitas udara Jakarta kembali menjadi yang terburuk di dunia berdasarkan lembaga pemantau Air Visual pada Kamis.

Pemantauan Air Visual pada pukul 13.30 WIB mencatat kandungan particular matter (PM) 2,5 di ibu kota sebanyak 80,9 µg/m³ dan masuk ke dalam kategori “tidak sehat”.

Jakarta berkali-kali menempati peringkat pertama kota terpolusi di dunia berdasarkan pengukuran Air Visual di delapan titik. Kualitas udara yang memburuk juga dipengaruhi oleh musim kemarau.

Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat sektor transportasi menyumbang 75 persen polusi ibu kota, jauh lebih besar dibanding sektor pembangkit listrik dan pemanas sebesar 9 persen, pembakaran domestik 8 persen, serta pembakaran industri sebesar 8 persen.

Persoalan kualitas udara juga telah memicu koalisi masyarakat menggugat pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebab menurut mereka kualitas udara di Jakarta telah melebihi standar nasional dan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Sejak Senin lalu, Pemerintah Jakarta telah memperluas penerapan ganjil genap di 25 ruas jalan sebagai salah satu cara mengurangi polusi.

Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan perluasan ganjil genap pernah berhasil menurunkan polusi udara hingga 2 persen saat Jakarta menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Saat ini upaya itu kembali dilakukan, meski Bambang mengatakan ganjil-genap bukan lah kebijakan ideal untuk mengatasi polusi udara.

Jakarta, kata dia, membutuhkan langkah jangka panjang untuk memastikan persoalan ini selesai.

Studi BPTJ menunjukkan ganjil genap justru dapat memicu meningkatnya pengguna kendaraan roda dua di Jakarta. Artinya, langkah ini tidak cukup untuk mengurangi polusi udara.

“Kita harus beralih ke cara lain, seperti menerapkan ERP (electronic road pricing) juga meningkatkan penggunaan transportasi umum,” kata Bambang di Jakarta, Kamis.

Menurut BPTJ, ada 88 juta perjalanan di kota penyangga dan Jakarta setiap hari. Sementara seluruh transportasi publik yang saat ini beroperasi hanya mampu mengangkut maksimal tujuh juta penumpang per hari.

“Gap-nya cukup besar, itu lah kenapa kita perlu pikirkan bagaimana meningkatkan penggunaan angkutan umum,” ujar Bambang.

Ray Minjares dari International Council on Clean Transportation (ICCT) mengatakan pemicu utama polusi udara di Jakarta adalah penggunaan bahan bakar belum cukup ramah lingkungan.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia, tertinggal jauh dalam hal penggunaan bahan bakar beremisi rendah.

Kualitas bahan bakar yang buruk menyumbang dampak kesehatan yang tinggi. Menurut ICCT Indonesia menanggung beban kesehatan lebih tinggi dibanding negara Asia lain akibat emisi transportasi.

“Ini menjadi masalah besar karena Indonesia memiliki kualitas bahan bakar diesel yang sangat buruk,” kata Minjares.

Jika Indonesia berkomitmen menuntaskan persoalan solusi, Minjares mengatakan masa depan transportasi bukan pada bahan bakar fosil, melainkan pada kendaraan elektrik.

-Seberapa siap Jakarta menerapkan transportasi elektrik?

Presiden Joko Widodo telah menerbitkan aturan terkait percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik.

Sebelum itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki tiga unit bus listrik yang dioperasikan oleh PT Transjakarta.

Bus listrik itu sejauh ini baru diuji coba di kawasan wisata seperti Monumen Nasional, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Taman Impian Jaya Ancol.

Direktur Utama PT Transjakarta Agung Wicaksono mengatakan ada rencana untuk mengembangkan bus listrik sebagai moda transportasi utama.

Namun masih ada sejumlah hal teknis yang perlu dikaji sebelum bus berbasis listrik menjadi opsi utama.

“Targetnya tahun depan tiga bus listrik yang sudah ada kita operasikan, supaya kita tahu ongkosnya, listriknya, spare part-nya apa saja,” jelas Agung.

Jakarta juga berencana mengajukan pengadaan bus berbasis listrik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020. Namun Agung belum bisa memastikan berapa jumlah pastinya.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA