Indonesia: Repatriasi Rohingya tunggu kesiapan infrastruktur sosial

Indonesia menilai keberhasilan repatriasi muslim Rohingya menjadi salah satu indikator yang menunjukkan komitmen Myanmar menyelesaikan persoalan di Rakhine

Indonesia: Repatriasi Rohingya tunggu kesiapan infrastruktur sosial

JAKARTA

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus melakukan pendekatan dalam upaya mendorong penyelesaian konflik di Rakhine, Myanmar dan mengawal rencana repatriasi etnis Rohingya.

Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan keberhasilan repatriasi muslim Rohingya menjadi salah satu indikator yang menunjukkan komitmen Myanmar menyelesaikan persoalan Rakhine di hadapan dunia internasional.

“Buktikan repatriasi bisa dilaksanakan, itu salah satu test case Myanmar untuk memenuhi janjinya,” ujar Faizasyah dalam diskusi di Jakarta, Kamis.

Namun dia menegaskan agar repatriasi muslim Rohingya tidak dilakukan selama infrastruktur dan kondisi sosial di Rakhine siap menerima mereka kembali.

“Timeline-nya tidak bisa kita tegaskan, tapi kita rasional saja kalau kondisi di lapangan belum siap, tidak bisa dilakukan pengiriman kembali secara repatriasi,” kata dia.

Indonesia bekerja sama dengan ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Center) melakukan investigasi untuk mengetahui kesiapan kondisi di lapangan.

Proses investigasi itu menghadapi kendala seperti kembali terjadinya konflik antar-kelompok bersenjata di Rakhine.
Dia melanjutkan, pendekatan persuasif Indonesia diharapkan bisa membuat Myanmar membuka diri dan memberi ruang bagi ASEAN sebagai pihak yang memberi solusi.

Indonesia juga akan mengajak negara-negara anggota ASEAN untuk berperan lebih aktif mendorong penyelesaian isu Rohingya.

“Selama ini peran ASEAN dalam menyelesaikan masalah Myanmar sangat minimalis. Kita ingin menggugah ASEAN,” kata dia.

Di lain sisi, Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan upaya diplomasi yang lebih keras untuk mendorong penyelesaian konflik di Rakhine.

Sukamta mengatakan perlu batas waktu untuk menentukan sikap mengingat situasi kemanusiaan akibat konflik di Rakhine terus memburuk.

“Apabila pemerintah Myanmar tidak bisa mencapai batas waktu yang ditentukan, maka (Indonesia) bisa membuka opsi diplomasi yang lebih keras,” ujar dia.

Dia mengharapkan hal itu bisa meningkatkan peran Indonesia terhadap isu Rohingya sekaligus mendorong negara-negara ASEAN memiliki sikap yang lebih tegas.

“Kalau Indonesia lebih progresif, negara lain bisa didorong juga,” kata dia.

Dia tidak memungkiri bahwa upaya Indonesia terganjal ASEAN Way dalam merespons konflik di Myanmar karena ada prinsip “non-intervention” terhadap urusan dalam negeri negara anggota lain.

“Selama prinsip ini masih eksis, negara bisa berlindung agar negara lain tidak masuk ke persoalan dalam negeri termasuk pelanggaran HAM,” tutur Sukamta.

Sekitar 730 ribu orang etnis Rohingya melarikan diri ke Bangladesh setelah diserbu militer Myanmar pada Agustus 2018 lalu.

Mereka kini tinggal di sejumlah kamp di Bangladesh bagian tenggara yakni Cox’s Bazar dan Kutupalong.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA