Indonesia keluhkan tarif bea dan sertifikasi halal ke negara OKI

Selain Mesir yang dengan tarif masuk makanan dan minuman hingga 60 - 80 persen, Turki juga termasuk anggota OKI yang masih kenakan tarif tinggi terhadap produk dari Indonesia

Indonesia keluhkan tarif bea dan sertifikasi halal ke negara OKI

Indonesia menyebut masih ada sejumlah kendala dalam mengekspor produk halal ke sesama negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Kendala yang dialami Indonesia saat ini kata Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Internasional Arlinda di antaranya adalah tarif bea masuk yang masih sangat tinggi.

Dia menjelaskan salah satu negara yang mengenakan tarif bea masuk paling tinggi untuk produk makanan dan minuman Indonesia yakni Mesir hingga mencapai 60 - 80 persen.

Namun untuk produk lain seperti kelapa sawit dan juga kopi, Mesir menerapkan tarif bea masuk sebesar 0 persen.

Selain Mesir, negara lainnya yang masih menerapkan tarif bea masuk tinggi Turki.

Padahal kata Arlinda, Turki merupakan negara yang sangat berpotensi untuk menjadi target pasar produk-produk Indonesia seperti kelapa sawit dan tekstil.

"Misalnya untuk tekstil [tarif bea masuk di Turki] hampir 25 persen tarifnya tinggi," ujar Arlinda, di Jakarta pada Senin.

Itu sebab, kata dia Indonesia saat ini tengah melakukan negosiasi perjanjian kerja sama bilateral agar bisa menekan tarif bea masuk.

Tidak hanya tarif bea masuk, permasalahan lain yang menjadi kendala dalam memasukkan produk halal ke sesama negara OKI yakni adanya perbedaan sertfikasi halal di berbagai negara serta perbedaan mazhab yang dianut antar negara OKI.

"Kalau kita punya sertifikat halal dan masuk ke negara OIC harusnya tidak usah diperiksa lagi," kata Arlinda.

Arlinda menjelaskan, meski OKI telah sepakat dan memiliki standar dalam menerapkan sertifikasi halal. Namun, negara masing-masing anggota belum mengakui kehalalan produk tersebut karena perbedaan mazhab.

Dia berharap dengan adanya UU No 33 Tahun 2014 tentang Produk Jaminan Halal dan juga telah dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) maka sertifikasi halal Indonesia bisa diakui.

Arlinda pun mendorong agar pembahasan sertifikasi halal antara Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan BPJPH bisa segera rampung. 

"Artinya ini BPJPH dan MUI artinya harus sama-sama, harus punya satu pemikiran tidak lagi terpikir sektoral," tambah dia. 

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA