Indonesia desak Saudi di PBB untuk beri notifikasi soal TKI

Indonesia meminta Arab Saudi mengambil langkah-langkah lanjutan guna melindungi pekerja migran wanita dari tindak kekerasan

Indonesia desak Saudi di PBB untuk beri notifikasi soal TKI

JAKARTA

Indonesia menegaskan pentingnya Arab Saudi memberikan notifikasi konsuler tepat waktu kepada negara pengirim tenaga kerja migran jika terjadi kasus hukum.

Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib menyampaikan rekomendasi tersebut di hadapan Presiden Dewan HAM, Presiden Komisi Nasional (Komnas) HAM Saudi Arabia, Bandar Al-Aiban, serta peserta sidang Universal Periodic Review (UPR) untuk mengkaji implementasi HAM Arab Saudi di Jenewa.

“Indonesia merekomendasikan agar Arab Saudi mengambil langkah lebih lanjut untuk memastikan agar seluruh pekerja migran dan anggota keluarganya mendapat akses terhadap keadilan dan kompensasi,” ujar Dubes Kleib di PBB dalam rilis Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa.

Kleib mencatat perkembangan baik situasi HAM di Arab Saudi sejak tahun 2013.

Namun, kata Kleib, Arab Saudi perlu meningkatkan perlindungan terhadap seluruh migran perempuan.

Dalam hal ini, lanjut Kleib, Indonesia meminta Arab Saudi untuk mengambil langkah-langkah lanjutan guna melindungi pekerja migran wanita dari tindak kekerasan.

UPR merupakan mekanisme Dewan HAM PBB guna mengkaji implementasi HAM suatu negara.

Mekanisme ini dimanfaatkan oleh semua negara untuk memberikan rekomendasi kepada negara untuk memperbaiki situasi HAM.

?

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA