IDI: Kelelahan bukan penyebab kematian anggota KPPS

Kelelahan hanya salah satu faktor yang memicu atau memperberat penyakit yang diderita anggota KPPS

IDI: Kelelahan bukan penyebab kematian anggota KPPS

JAKARTA 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyatakan faktor kelelahan bukan penyebab utama kematian ratusan anggota Kelompok Penyelenggara Pemilu Serentak (KPPS).

Ketua Umum IDI Daeng Muhammad Faqih mengatakan kelelahan hanya salah satu faktor yang memicu atau memperberat penyakit yang diderita anggota KPPS.

“Misalnya dia lelah, dicampur faktor lain, terjadi gangguan jantung. Jadi (kelelahan) bukan faktor utama dan bukan penyebab langsung, tapi multifaktor,” ujar Faqih di Jakarta pada Senin.

Menurut hipotesis Faqih, salah satu yang perlu dievaluasi yakni persyaratan kesehatan bagi anggota KPPS.

Pasalnya, data Kementerian Kesehatan RI menunjukkan sebagian besar anggota KPPS yang meninggal berusia di atas 50 tahun dan karena sakit yang diderita.

Pendaftaran KPPS hanya mensyaratkan pemeriksaan kesehatan yang dinyatakan lewat surat keterangan sehat.

“Persyaratan pemeriksaan kesehatan ada, tapi kurang rapi. Ada yang menyerahkan ada yang tidak,” ujar dia.

Faqih menuturkan IDI akan membentuk tim kecil guna meneliti secara mendalam penyebab kematian dan kesakitan anggota KPPS karena jumlahnya mencapai ratusan dan terjadi dalam kurun waktu pendek.

Menurut dia, penyebab kematian bisa diketahui melalui audit medis bagi pasien yang meninggal di rumah sakit.

Namun, tidak seluruh anggota KPPS yang meninggal sempat menjalani perawatan di rumah sakit.

Cara lain untuk mengetahui penyebab kematian tersebut yakni dengan melakukan bedah mayat klinis terhadap anggota KPPS yang meninggal.

Menurut IDI, Undang-undang Kesehatan memungkinkan autopsi untuk menegaskan diagnosis atau menyimpulkan penyebab kematian sepanjang mendapat persetujuan dari keluarga terdekat korban.

Penelitian mendalam tersebut sekaligus untuk menjawab berbagai spekulasi yang muncul di masyarakat terkait kejadian ini.

Hasil penelitian akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu agar kejadian ini tidak terulang.

“Nanti kami sampaikan rekomendasi, ahli politik dan pemilu memikirkan sistem kerja seperti apa yang baik supaya kejadian ini tidak terulang,” ujar Faqih.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA