Diskon tarif ojek online tak jadi diatur

Pengaturan diskon tarif bukan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan

Diskon tarif ojek online tak jadi diatur

JAKARTA 

Kementerian Perhubungan menyatakan tidak jadi mengatur diskon tarif ojek online.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan setelah berdiskusi dengan Komis Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pengaturan diskon tarif bukan merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan.

Budi menjelaskan kewenangan mengenai pengawasan persaingan usaha termasuk tentang tarif merupakan kewenangan KPPU.

“Kemenhub tidak perlu mengatur itu. Ranah Kemenhub pada pengaturan tarif batas atas dan batas bawahnya,” jelas Budi di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan KPPU menjelaskan bahwa dalam rezim angkutan umum tidak mengenal diskon, melainkan hanya sebatas tarif batas atas dan tarif batas bawah seperti yang sudah diatur Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, apabila terjadi persaingan yang tidak sehat nantinya di antara aplikator penyedia transportasi online, hal tersebut akan menjadi kewenangan KPPU untuk menegurnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berencana untuk mengatur diskon tarif transportasi online unutk mencegah predatory pricing. Namun, akhirnya rencana tersebut urung dilakukan.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA