AJI imbau media terapkan jurnalisme damai untuk isu Papua

Jurnalisme damai tak berpretensi untuk menghilangkan fakta, tapi yang lebih diutamakan adalah memilih atau menonjolkan fakta yang bisa mendorong turunnya tensi konflik dan ditemukannya penyelesaiannya secara segera

AJI imbau media terapkan jurnalisme damai untuk isu Papua

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mengimbau jurnalis dan media massa menerapkan prinsip jurnalisme damai dalam memberitakan peristiwa bernuansa konflik seperti yang terjadi di Jawa Timur dan Papua Barat.

“Jurnalisme damai tak berpretensi untuk menghilangkan fakta, tapi yang lebih diutamakan adalah memilih atau menonjolkan fakta yang bisa mendorong turunnya tensi konflik dan ditemukannya penyelesaiannya secara segera,” kata Ketua Umum AJI Abdul Manan melalui siaran pers, Selasa.

Manan mengatakan sejumlah media masih menggunakan istilah yang memberi stigma negatif dari peristiwa tersebut.

Misalnya, menulis judul berita yang antara lain menyebut soal mahasiswa Papua "keras kepala", "melakukan aksi anarkis", "membuat rusuh", dengan tanpa dukungan data dan informasi yang memadai.

Selain itu, ada juga yang menyajikan informasi tidak berimbang dengan tidak meminta keterangan dari pihak yang dituduh berbuat rusuh untuk menyampaikan versinya.

Dia mengatakan sejumlah media massa juga tidak cukup sensitif terhadap keadaan, seperti mengangkat dampaknya terhadap etnis tertentu.

Pemilihan sudut pandang seperti itu, lanjut Manan, mengabaikan prinsip jurnalisme damai dalam pemberitaan bernuansa konflik karena bisa memicu dampak susulan.

AJI juga mengimbau jurnalis dan media mematuhi Kode Etik Jurnalistik dalam peliputan dan pemberitaan terkait peristiwa ini, serta memberitakan peristiwa Manokwari sesuai kaidah Kode Etik Jurnalistik.

Misalnya dengan tidak mudah mempercayai informasi atau tuduhan dari organisasi masyarakat, TNI, Polri, serta tidak mengesankan pembenaran dari tindakan rasis oleh ormas maupun aparat.

Selain itu juga memverifikasi sebelum melansir berita, tidak memuat berita dari sumber yang tidak jelas, serta menuliskannya seakurat mungkin.

“Media hendaknya tidak tergoda untuk memuat berita sensasional, meski itu mengundang jumlah pembaca yang tinggi,” kata Manan.

Peristiwa pengepungan organisasi massa, Satpol PP, polisi dan tentara terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019 menjadi fokus pemberitaan media massa beberapa hari belakangan.

Pemicu dari pengepungan itu adalah kabar tentang adanya pengrusakan tiang bendera, infromasi yang dibantah mahasiswa Papua.

Selama pengepungan itu terlontar umpatan bernada rasis, menggunakan nama binatang kepada mahasiswa Papua.

Peristiwa itu disusul insiden lain, dimana puncaknya pada Senin ratusan orang di Papua dan Papua Barat memblokade sejumlah jalan.

AJI juga mendesak pemerintah memproses hukum massa dari ormas, TNI atau Polri yang bersikap rasis karena melanggar Undang undang Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Aparat keamanan harus menghormati aspirasi yang disampaikan warga Papua, yang disampaikan secara damai dan memenuhi ketentuan hukum, karena itu merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi,” ujar Manan.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA