Walhi Gugat Belasan Hotel di KBU

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan melakukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap 13 hotel yang berdiri di Kawasan Bandung Utara (KBU) karena dianggap melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Pelan

Walhi Gugat Belasan Hotel di KBU

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) akan melakukan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap 13 hotel yang berdiri di Kawasan Bandung Utara (KBU) karena dianggap melakukan pelanggaran hukum dan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda). Pelanggaran tersebut diantaranya, tidak memiliki izin, Amdal, mendirikan bangunan di sempadan sungai kemudian ada beberapa pelanggaran lainya yang akan dilaporkan kepada kepolisian. Deputi Walhi Jawa Barat, Rena mengatakan, dari 13 hotel salah satunya ada Hotel Gaya di Setibudi yang saat ini pembangunannya sudah mencapai 65 persen. Bahkan, mendekati 70 persen tetapi belum memiliki Amdal dan tidak ada penindakan dari pihak pemerintah. " Masih ada yang lain pelanggaran hotel yang ada di KBU, namun kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang jelas saat ini kami sedang melakukan konsultasi dengan LBH untuk melakukan tindak hukum bagi pengusaha yang melanggar," ucap Rena di Gedung Indonesia Mengugat, Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Rabu (18/1/2017). Pelanggaran bangunan apartemen yang ada di Ciumbuleuit salah satunya berdiri  di sempadan sungai, namun masih tetap berdiri dan beroperasi. Padalah sangat jelas pelanggarannya, dan itu masuk dalam daftar bangunan yang akan digugat. " Sebelum rencana langkah hukum gugatan PTUN, saya sudah melakukan laporan kepada Ombudsman terhadap Pemerintah Kota Bandung yang sudah mengabaikan segala aturan terkait pelanggaran dalam tata kelola lingkungan hidup," kata Rena. Menurutnya, hingga kini belum ada tindak lanjut dari Ombudsman terhadap aduan Walhi. Karenanya, akan langsung menggugat perusaahn yang melanggar. " Untuk efek jera, maka harus dilakukan tindakan tegas hukum," sebut Rena. Pihaknya mengaku heran dengan kebijakan Pemkot Bandung yang memberikan diskresi terhadap bangunan yang melanggar. Dengan kebijakan itu, pemerintah seakan memberikan kesempatan untuk hotel atau apartemen membangun meskipun melanggar. " Jadi kebijakan itu seperti mengizinkan pengusaha hotel membangun meski melanggar dengan memberikan ganti lahan di Bandung Timur. Ada beberapa pengusaha yang diberikan Diskresi oleh Pemkot Bandung. Ketika saya selidiki, ternyata penggantian lahannya tidak jelas," ucapnya. Kebijakan Diskresi berbeturan dengan UU. Pihaknya mengadukan hal itu kepada ombudsman. " Kami masih banyak temuan yang janggal. Terlebih, KBU merupakan salah satu daerah yang sangat diminati khususnya untuk investasi," ujarnya. Rena menambahkan, Peraturan Presiden yang membolehkan mendirikan bangunan terlebih dulu, kemudian izin Amdal menyusul. Perlu diketahui, itu hanya untuk sejumlah proyek pemerintah yang menjadi proyek strategis nasional dan masuk dalam program percepatan pembangunan nasional. " Perpres itu diantaranya untuk pembangunan kereta cepat Indonesia Cina yang menghubungkan antara Jakarta-Bandung, bukan untuk bangunan komersil lainnya," tutur dia. Kepala Dinas Pengenadalian Hidup Provinsi Jawa Barat, Anang Sudarna mengatakan, terkait masalah hotel Gaya yang dianggap menyalahi aturan karena tidak memiliki Amdal, pihaknya belum mengetahui. Namuna kata dia, belakangan ini ada muncul peraturan mentri yang mengatur tentang pendirian bangunan. "Kami akan kaji dulu peraturan mentrinya, selanjutnya juga akan melihat hotel gaya yang dianggap melanggar aturan," singkat dia. (AS/Bam's)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA