Desakan Usut Tuntas Kasus Korupsi SPPD Cimahi, Diklaim Bukan Momentum Penjatuhan Politik

Mantan Bupati Sumedang, Ade Irawan menyatakan, desakan kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Cimahi untuk diusut tuntas, bukan momentum penjatuhan politik. Seperti diketahui, saat ini Kota Cimahi sedang menjalani hajatan demokra

Desakan Usut Tuntas Kasus Korupsi SPPD Cimahi, Diklaim Bukan Momentum Penjatuhan Politik

BANDUNG, FOKUSJabar.com : Mantan Bupati Sumedang, Ade Irawan menyatakan, desakan kasus korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) DPRD Kota Cimahi untuk diusut tuntas, bukan momentum penjatuhan politik. Seperti diketahui, saat ini Kota Cimahi sedang menjalani hajatan demokrasi Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) 2017. "Ini murni karena persoalan pribadi. Tidak ada kaitannya dengan partai. Perjalanan dinas tahun 2010 dan 2011 itu kan perjalanan dinas DPRD Cimahi," ujar Ade di Bandung, Senin (16/1/2017). Ade pada saat itu sebagai Ketua DPRD pada tahun 2010 dan 2011 terbukti telah memerintahkan sejumlah travel agar membuatkan bukti perjalanan dinas para anggota DPRD. Bukti perjalanan itu diantaranya, tiket transportasi atau biaya akomodasi seperti hotel. Akibatnya, kerugian negara sebesar Rp2,6 milyar. Dalam laporannya, terdapat nama Calon Wakil Wali Kota Cimahi, Ahmad Zulkarnaen (Azul) agar ditetapkan tersangka. Azul saat kasus itu terjadi menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi. "Saya pernah menjalani hukuman penjara, padahal dalam kasus itu ada 44 anggota DPRD lainnya termasuk tiga wakil ketua," kata Ade. (Adi/Yun)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA