Tak Mampu Turunkan BBM, Pemerintah Tidak Konsisten!

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 menentukan penetapan harga minyak di Tanah Air akan mengikuti dinamika perubahan harga minyak dunia. Sejak Januari hingga Maret, pemerintah telah menetapkan harga BBM sesuai dengan Perpres tersebut. Namu

Tak Mampu Turunkan BBM, Pemerintah Tidak Konsisten!

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 menentukan penetapan harga minyak di Tanah Air akan mengikuti dinamika perubahan harga minyak dunia. Sejak Januari hingga Maret, pemerintah telah menetapkan harga BBM sesuai dengan Perpres tersebut. Namun, pemerintah justru tidak menaikkan harga BBM pada April hingga Juli ketika harga minyak dunia sedang naik. Pengamat Energi, Marwan Batubara menyebutkan pemerintah takut didemo oleh masyarakat jika menaikkan harga BBM. "Jadi yang menjadi sumber masalah ya pemerintah. Kenapa waktu menetapkan harga itu ada formulanya tapi tidak diterapkan akibat takut menghadapi gugatan. Jadi, gak konsisten dalam menerapkan aturan yang dibuat," tutur Marwan, seperti dikutip PRFM, Senin (21/9/2015). [caption id="attachment_166024" align="aligncenter" width="735"] Ilustrasi (web)[/caption] Kini, harga minyak dunia sedang mengalami penurunan. Namun, pemerintah tidak mampu menurunkan harga BBM sesuai dengan Perpres tahun 2014 tersebut. Selisih harga minyak dunia dan harga BBM saat ini akan diberikan kepada Pertamina sebagai kompensasi. Pasalnya, pada masa April hingga Juli, Pertamina mengalami kerugian sebesar 12 hingga Rp15 trilyun. Pemerintah yang dinilai tidak berani menaikkan harga BBM beberapa bulan lalu memaksa pertamina untuk menjual BBM dengan harga rugi. "Pemerintah tidak berani menaikkan, maka dipaksalah pertamina menjual bbm dengan harga rugi. Dengan harga minyak dunia yang turun, pemerintah mencoba menutup kerugian pertamina tadi," jelas Marwan. Pada pemerintahan sebelumnya, SBY terjebak dalam persoalan nyaris serupa. Akibat dari masa pemilu, SBY tidak berani menaikkan harga BBM. Sayang, kebijakan tersebut menyebabkan timbulnya utang pemerintah kepada pertamina sebesar Rp50 trilyun. "Kita tidak mau pemerintah itu seperti lembaga yang tidak ksatria. Jadi seperti betina saja, tidak jantan. Kita mau (pemerintah) bersikap jantan. (Pemerintah) Berani menghadapi apapun yang menjadi tuntutan masyarakat supaya bisa selamat dari kondisi yang tidak menguntungkan," tuntut Marwan. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA