Dewan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan BPJS

Anggota Komisi IX DPR RI dari F PPP Muhammad Iqbal minta pemerintah menunda memberlakukan Perpres Nomor 10 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 April 2016 mendatang. Selain memberatkan masyarakat pes

Dewan Minta Pemerintah Tunda Kenaikan BPJS

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Anggota Komisi IX DPR RI dari F-PPP Muhammad Iqbal minta pemerintah menunda memberlakukan Perpres Nomor 10 tahun 2016 tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan, yang rencananya akan diberlakukan mulai 1 April 2016 mendatang. Selain memberatkan masyarakat peserta BPJS khususnya kelas III, pelayanan kesehatan rumah sakit (RS) peserta BPJS juga dianggap masih banyak yang mengecewakan. “Jangan hanya karena menyatakan devisit Rp 5,8 triliun, lalu Presiden RI mengeluarkan Perpres BPJS tersebut, khususnya terkait pasal 119 soal kenaikan iuran sampai Rp 30 ribu, dan Rp 50 ribu. Mestinya yang dinaikkan itu hanya kelas I, bukan kelas III,” tegas Muhammad Iqbal seperti dilansir laman resmi DPR, Senin (28/3/2016). Selain masih banyak peserta BPJS mandiri yang tidak terdata dengan baik oleh Kemenkes dan Kemensos RI, Iqbal mengatakan, Perpres BPJS tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. “Belum lagi masalah pelayanan khususnya di daerah, yang masih mengecewakan masyarakat, maka iuran itu pasti makin memberatkan,” ungkapnya. Dengan demikian, kunci sukses tidaknya pelayanan kesehatan melalui BPJS tersebut kata Iqbal, kuncinya ada di pemerintah. (Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA