Susi Srimulyati: Pelantikan Ketua DPC Partai Gerindra Garut Melanggar AD/ART

Pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Garut, di Gedung Intan Balarea, Kamis (2 2 2017) lalu menyisakan ketidakpuasan dari sejumlah pengurus lama. Hal itu dibenarkan mantan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, DPC Partai

Susi Srimulyati: Pelantikan Ketua DPC Partai Gerindra Garut Melanggar AD/ART

GARUT, FOKUSJabar.com : Pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Garut,   di Gedung Intan Balarea, Kamis (2/2/2017) lalu menyisakan ketidakpuasan dari sejumlah pengurus lama. Hal itu dibenarkan mantan Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, DPC Partai Gerindra Garut, Hj. Susi Srimulyati. Menurut dia, pelantikan tersebut cacat hukum karena melanggar UU Parpol No31 tahun 2002 serta AD/ART Partai Gerindra pasal 43 dan 44 tentang Musyawarah Luar Biasa. “ Pelantikan tersebut jelas melanggar UU No31/2002 serta AD/ART Partai Gerindra pasal 43 dan 44 tentang Musyawarah Luar Biasa,” sebut Susi Srimulyati, Sabtu (4/2/2017). Meski begitu, Susi mengucapkan selamat atas dilantiknya para pengurus baru DPC Partai Gerindra Garut. Diberitakan FOKUSJabar.com sebelumnya, Ketua Pengurus Cabang Tunas Indonesia Raya (PC Tidar) Garut, Yani Nuryani menyatakan, proses penunjukan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra, Enan, dinilai terlalu gegabah. Pasalnya, selama ini track record dia sangat buruk. Menurutnya, sistem demokrasi terpimpin itu bukan berarti sewenang-wenang dalam mengambil sebuah keputusan. Terlebih menyangkut Ketua DPC. “ Ada yang terlupakan terkait etika mekanisme sistem pengangkatan Ketua DPC,” sebut Yani seusai pelantikan pengurus DPC Partai Gerindra, di Gedung Intan Balarea, Kamis (2/2/2017). Selaku sayap partai yang berjuang untuk kebesaran Gerindra, pihaknya menuding, Enan tidak memiliki loyalitas dan dedikasi terhadap partai. Karenanya, dia sangat menyayangkan keputusan DPP. “ Kami minta DPP meninjau sekaligus mencabut SK Ketua DPC,” desak Yani. Yani menambahkan, proses pergantian Ketua DPC terkesan terburu-buru dan terkesan tidak memakai etika. Artinya, tidak ada pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis. Bahkan, tidak dilakukan pencabutan SK Ketua atas nama Hilman Yudiswara. (Bam’s)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA