Sosialisasi ke Sekolah Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pangandaran

Kesadaran masyarakat Kabupaten Pangandaran membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat meningkat. Buktinya, capian angka pajak kendaraan terhitung 30 November 2016 mencapai 94,38 persen. Pajak (92,56 persen), BBN Satu (106,26 persen), BBN Dua a

Sosialisasi ke Sekolah Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak Pangandaran

PANGANDARAN, FOKUSJabar.com : Kesadaran masyarakat Kabupaten Pangandaran membayar pajak kendaraan bermotor roda dua dan empat meningkat. Buktinya, capian angka pajak kendaraan terhitung 30 November 2016 mencapai 94,38 persen. Pajak (92,56 persen), BBN Satu (106,26 persen), BBN Dua atau jumlah keseluruhan dalam target pajak kendaraan bermotor setelah perubahan di 30 November 2016 mencapai 91,66 persen. Kepala Kantor Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan (CPDP) Provinsi Jawa Barat wilayah Pangandaran, Ade Irawan membenarkan CPDP atau kantor Samsat wilayah Pangandaran mengalami peningkatan capaian target pajak melalui sosialisasi secara langsung kepada masyarakat dan edukasi sosialisasi ke sekolah-sekolah. " Kedua hal tersebut untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak secara langsung dan menumbuhkan kesadaran membayar pajak," beber Ade Irawan, Kamis (1/12/2016). Selain itu, Dispenda Jawa Barat mengadakan program dalam upaya memberikan kemudahan berupa pemberian pembebasan pokok dan sanksi administratif berupa denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya, serta pembebasan sanksi administratif denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). " Bagi yang belum bayar pajak kendaraan akan dibebaskan dari denda, cukup bayar pokok pajak kendaraan bermotornya. Sedangkan untuk sumbangan wajib kecelakaan lalu lintas, tahun berjalan dibebaskan juga," ungkap Ade. Untuk wajib pajak bermotor yang mengalami keterlambatan, kata Ade biasanya dikenakan biaya 2 persen dari pokok pajak per bulannya. "Jadi saat ini kesempatan bagi para wajib pajak untuk membayar tanpa dikenakan denda. Ini pun hanya di Jawa Barat," ucapnya. Pihaknya berharap, pemberian kemudahan tersebut dapat meningkatkan kesadaran para wajib pajak. Menurutnya, per 30 November, pendapatan pajak mencapai Rp2 milyar lebih dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,8 milyar. " Potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Pangandaran tahun 2016 mencapai 84 ribu, meski 19 ribu kendaraan diantaranya belum melakukan pajak kendaraan,” jelas Ade. Dia mengatakan, data tersebut terdata dengan kendaraan milik aset Pangandaran hibah dari Kabupaten Ciamis. Sehingga, dirinya mendorong kapada Pemda Pangandaran untuk segera balik nama kendaraan yang masih berstatus administrasi Ciamis. “ Banyak kendaraan dinas milik Pemkab Pangandaran yang belum melakukan balik nama kendaraan dari Ciamis. Padahal ini merupakan aset dan PAD bagi Pangandaran. Sekarang dalam pembayaran kendaraan masih dilakukan di Ciamis. Kami harap segera balik nama, mumpung masih dibebaskan pembiayaannya hingga Desember mendatang," pungkas Ade. (Agus Kucir/Bam's)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA