Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon Batal

Pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cirebon batal. Batalnya penetapan raperda tersebut lantaran bertentangan dengan PP Nomor 109 tahun 2012. Dalam PP tersebut, pembahasan penentuan sanksi dan t

Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Cirebon Batal

CIREBON, FOKUSJabar.com: Pembahasan akhir Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Cirebon batal. Batalnya penetapan raperda tersebut lantaran bertentangan dengan PP Nomor 109 tahun 2012. Dalam PP tersebut, pembahasan penentuan sanksi dan tambahan muatan lokal usulan pansus bertentangan dan berlangsung alot. Wakil Ketua Pansus Raperda KTR dr H Doddy Ariyanto MM mengatakan, setelah pembahasan yang sangat panjang dari jam 09.00 pagi sampai 16.00 sore pada Jumat (4/9/2015) kemarin, kepastian sanksi baru di satu poin yakni, bagi perokok dikawasan bebas rokok dikenakan denda Rp100 ribu. “Sanksi bisa Rp50 ribu jika bayar ditempat. Tapi, ketika lanjut sampai kepengadilan bisa sampai Rp100 ribu. Uang dari sanksi perokok nantinya akan dimasukkan ke kas daerah. Untuk pengawasanya sendiri ada PPNS,” ujar Doddy, melalui sambungan telepon, Minggu (6/9/2015). Sebetulnya, lanjut dr Doddy, ada empat poin yang akan dikenakan sanksi dalam raperda KTR tersebut. Diantaranya perokok, penjual, pengelola KTR dalam hal ini lembaga atau intansi dan promotor atau yang melakukan promosi. “Dari empat poin tersebut, baru satu yang sudah pasti. Sedangkan sisanya masih harus dibahas di kemudian hari. Kami menjamin minimal hari selasa depan raperda KTR ini final. Harusnya finalisasi hari Jumat kemarin. Tapi, karena masih banyak yang dibahas dan diperdebatkan alhasil finalisasi mundur dari jadwal,” katanya. Dia mengatakan, meski pun bertentang dengan PP nomor 109 tahun 2012 mengenai kegiatan KTR yang membolehkan empat lokasi menjual rokok, namun pansus raperda KTR tetap menambahkan empat muatan lokal larangan menjual rokok di beberapa kawasan, yaitu kawasan pendidikan, lingkungan kesehatan, tempat bermain anak-anak dan tempat ibadah. “Kalau di empat lokasi tersebut boleh menjual dan ada yang membeli rokok, maka percuma adanya perda KTR. Alasannya, tidak mungkin beli rokok kemudian orang yang bersangkutan tidak merokok dilokasi tersebut. Oleh karena itu, kita masukkan empat item ini sebagai muatan lokal,” tukasnya. (Panji/Vetra)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA