PP 101/2014 Kurangi Dampak Negatif Pengelolaan Limbah B3

Kementrian lingkungan Hidup terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Staf Ahli Bidang Perdagangan Internasional Kementrian Lingkungan Hidup Laksmi Dewanti mengata

PP 101/2014 Kurangi Dampak Negatif Pengelolaan Limbah B3

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Kementrian lingkungan Hidup terus mensosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3). Staf Ahli Bidang Perdagangan Internasional Kementrian Lingkungan Hidup Laksmi Dewanti mengatakan bahwa sosialisasi tersebut perlu dilakukan, terlebih kaitannya dengan esensi pengelolaan limbah yang bisa diubah menjadi produk bernilai ekonomi. "Kita ingin merubah cara pandang tentang limbah, yakni menjadikan limbah B3 menjadi sumber daya baru yang memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat," jelas Laksmi di sela sosialisasi PP 101 tahun 2014 di Bandung,Kamis (17/9/2015). Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa PP 101 tahun 2014 adalah penyempurnaan dari PP sebelumnya tentang pengelolaan limbah. Dalam PP tersebut ada terobosan baru sehingga pengelola limbah B3 memiliki kepastian hukum yang baik. Selain itu pelayan publik pun dituntut memberikan layanan proses perizinan yang terkelola dan mengedepankan prinsip good governance. "PP ini intinya untuk mengurangi akibat negatif dari limbah B3 di kehidupan masyarakat. Pengelolaan limbah B3 harus dituntut ditingkatkan, begitupun dengan perizinannya aga lancar, akuntabel, cepat dan hemat," tuturnya. Laksmi menjelaskan, PP 101/2014 hanya mengatur cara pengelolan limbah. Kendati begitu, PP ini pun memberikan kepastian hukum, terlebih di dalamnya diatur tahapan dan dasar untuk menentukan kriteria hukum (salah dan tidak). Sehingga penegakan hukum akan sangat terarah dan langsung ke sasaran. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA