BANDUNG,FOKUSJabar.com: Direktur EKPPD, Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri Gunawan mengungkapkan, ada tiga permasalahan pokok yang sering dialami pemerintah daerah terkait EKPPD. Pertama, laporan yang diberikan kepada tim penilai tidak didukung dengan data dan informasi yang valid. Padahal, hal ini menjadi salah satu penilaian penting dalam EKPPD tersebut. "Permasalahan umum di Kabupaten/Kota ini sederhana, bergantung pada ketersediaan data. (Misalnya) ditanya nilai pelajaran matematika, (dijawab) 7, tapi nggak bisa nunjukkin rapotnya," kata Gunawan menyontohkan. Kedua, persoalan lain yang sering dihadapi daerah adalah akurasi data yang diberikan. Sebab, data yang diberikan harus yang akurat. "Jangan data tahun sebelumnya dimasukan lagi. Jangan hanya sekedar memenuhi formalitas pelaporan," tuturnya. Ketiga, pegawai yang mengawal data ini sering berganti-ganti. Seperti masalah keberlanjutan staf yang mengawal data. "Jadi untuk (pegawai) di daerah biasanya rolling cepat. Tapi, sepanjang datanya di-manage dengan baik, siapa pun stafnya, sebenernya nggak ada masalah. Ini berkaitan dengan komitmen pimpinan daerah," bebernya Persoalan ini pun dialami pemerintah kabupaten/kota di Jabar, terutama yang menempati posisi terendah. "Sebagian besar rata-rata begitu. Data pendukungnya itu kurang rapih menyimpannya. Jadi waktu tim validasi datang menanyakan, ini laporannya segini, mana datanya? Kadang-kadang nggak akurat," tukasnya. (LIN)