DPRD KBB Layangkan Surat Penolakan Kereta Cepat

DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana melayangkan surat kepada DPR RI terkait penolakan pembangunan Kereta Cepat trase Bandung Barat yang dinilai hanya merugikan masyarakat Bandung Barat. Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna mengaku akan segera mengi

DPRD KBB Layangkan Surat Penolakan Kereta Cepat

BANDUNG BARAT, FOKUSJabar.com : DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) berencana melayangkan surat kepada DPR RI terkait penolakan pembangunan Kereta Cepat trase Bandung Barat yang dinilai hanya merugikan masyarakat Bandung Barat. Ketua DPRD KBB Aa Umbara Sutisna mengaku akan segera mengirim surat ke DPR RI setelah didesak masyarakat Bandung Barat yang merasa dirugikan dengan adanya pembangunan kereta cepat. "Masyarakat sudah lima kali mendatangi kantor kami karena persoalan ganti rugi lahan yang tak sepadan, dalam waktu dekat kami akan kirim surat agar DPR RI bisa diajak audiensi,"ucap Aa usai menerima ratusan warga enam desa terdampak kereta cepat di Kantor DPRD KBB, Padalarang, Kamis (2/2). Aa mengaku, selama ini pihaknya tidak pernah dilibatkan atas rencana pembangunan proyek kereta cepat oleh PT.KCIC. Begitupun dengan pihak eksekutif yang seolah-olah lebih memilih sikap apatis dengan mengamini apa yang menjadi kebijakan pusat tanpa peduli dampak sosial bagi warga kedepannya. “Tuntutanya hanya minta keadilan mengenai masalah ganti rugi yang sementara ini dari PT KAI hanya dihargai untuk bongkar muat saja sebesar Rp200-250 ribu setiap meternya, sedangkan bangunannya tidak diganti,” ungkap dia. Menurut Aa, meski tanah tersebut memang tanah milik PT.KAI, namun alangkah baiknya PT. KAI dapat mempertimbangkan dari sisi-sisi keadilannya. Pasalnya, warga terdampak yang jumlahnya ribuan ini sudah menetap dilahan tersebut puluhan tahun lamanya. "Ada sekitar 2000-an lebih warga terdampak yang akan sengsara jika harga ganti untungnya tidak sesuai. Direksi PT.KAI pernah menjanjikan bahwa dia akan mengganti untung kepada warga terdampak tapi pada pelaksanaannya nilainya rendah sekali, kalau begini bukannya ganti untung tapi malah menyengsarakan rakyat," terang Aa. Aa menegaskan, proyek kereta cepat ini memang merupakan kepentingan pusat akan tetapi kepentingan warga KBB tetap menjadi fokus utama yang harus diperhatikan. Untuk itu, pihaknya dalam waktu dekat akan menggelar audiensi dengan Komisi V di DPR RI selaku pihak yang berwenang dalam mengawasi proyek tersebut. "Semua fraksi di DPRD sudah satu suara semuanya menolak dan kami minta melakukan audiensi dengan DPR RI dalam hal ini komisi 5, nanti warga KBB yang terdampak akan kami ikut sertakan juga dalam audiensi itu," tegasnya. Aa berharap, saat proses pembebasan, lebih baik dilakukan secara terbuka kepada warga dengan tidak menggunakan cara gerilya. Selain itu, warga juga berharap secepatnya bisa bertatap muka langsung dengan PT KAI yang selama ini dinilai sulit untuk ditemui. "Padahal kalau duduk bareng mendengarkan apa yang menjadi aspirasi warga tentunya akan ada jalan keluar, mereka yang terdampak bisa diselesaikan dengan memanfaatkan sejumlah sumber anggaran belanja dari APBD atau dari bantuan pusat," beber Aa (Tri/DEN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA