Presiden perintahkan izin investasi di kementerian/lembaga dialihkan ke BKPM

Terkait kewenangan penuh, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi memberikan target kepada BKPM untuk membawa peringkat kemudahan bisnis Indonesia dari 73 menjadi peringkat ke 50 pada 2021 mendatang

Presiden perintahkan izin investasi di kementerian/lembaga dialihkan ke BKPM

Presiden Joko Widodo mengembalikan kewenangan sepenuhnya kepengurusan perizinan investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kepala BKPM Bahlil Lahadahlia mengatakan berdasarkan arahan Jokowi -- sapaan akrab Presiden Joko Widodo -- seluruh perizinan di kementerian/lembaga akan difokuskan di BKPM paling lambat pada Desember mendatang.

Selain itu, mengenai realisasi investasi, BKPM diminta untuk mengeksekusi rencana investasi oleh perusahaan modal asing.

Berdasarkan catatan Bahlil setelah menjabat di BKPM, ada sekitar Rp 708 triliun komitmen investasi dari 24 perusahaan. Komitmen invetasi itu hingga kini belum semuanya dieksekusi.

"Dari Rp 708 triliun, sampai dengan minggu sekarang sekitar Rp 89 triliun sudah tereksekusi. Dari 708 triliun itu cuma 24 perusahaan, dan sekarang dua perusahaan sudah kita lakukan [eksekusi]," kata Bahlil di Kantor Presiden pada Kamis.

Bahlil menambahkan BKPM saat ini bisa membantu para investor yang masih mengalami kesulitan dalam mengurus perizinan di kementerian/lembaga.

"Online Single Submission kan masuk 3 jam, lalu dapat Nomor Induk Berusaha (NIB) tapi NIB belum bisa merealisasikan aktivitas bisnis," kata Bahlil.

Setelah itu investor masih harus mengurus di kementerian dan pemda, karena saat ini perizinan belum terkonsentrasi di BKPM.

"Ke depan kementerian dan lembaga ditarik ke BKPM, izin di daerah perdanya harus diclearkan, tapi rakor dengan PTSP se-Indonesia, per Januari terintegrasi OSS di pusat dan daerah," pungkas dia.

Sementara itu terkait kewenangan penuh yang diberikan, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden Jokowi memberikan target kepada lembaga yang dipimpin Bahlil untuk bisa membawa peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha atau ease of doing business dari 73 menjadi peringkat ke 50 pada 2021 mendatang.

"2021 ada pada ranking 50, dan kemudian mengarah ke peringkat 40 harus ada reform," kata Pramono Anung.

Untuk merealisasikan hal itu, kata Pramono, Presiden memerintahkan kepada menteri-menterinya untuk mencabut peraturan menteri yang dianggap menghambat kemudahan investasi.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA