Menteri Keuangan: Korupsi di BUMN bentuk pengkhianatan

Korupsi yang dilakukan segelintir oknum direksi BUMN membuat reputasi pimpinan BUMN lainnya yang melakukan pekerjaan dengan baik sangat mudah hancur sehingga seluruh pimpinan BUMN dianggap buruk

Menteri Keuangan: Korupsi di BUMN bentuk pengkhianatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengecam keras para direksi BUMN yang melakukan praktik korupsi dan menyebutnya sebagai bentuk pengkhiatan.

“(Direksi BUMN) Ini kan merupakan reputasi yang berat, buat mereka yang jujur, yang komit, (korupsi) itu merupakan sesuatu pengkhiatan,” kecam Menteri Sri Mulyani dalam peringatan hari uang di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan korupsi yang dilakukan segelintir oknum direksi BUMN membuat reputasi pimpinan BUMN lainnya yang melakukan pekerjaan dengan baik sangat mudah hancur sehingga seluruh pimpinan BUMN semuanya dianggap buruk.

Menteri Sri Mulyani menambahkan masih banyak para profesional di BUMN yang ingin melakukan pekerjaan dengan menjunjung profesionalitas dan kejujuran.

“Mayoritas mereka ini pasti sangat kecewa dan tersakiti dengan adanya kejadian-kejadian seperti itu,” imbuh dia.

Oleh karena itu, Menteri Sri Mulyani menekankan bahwa pengawasan internal memang harus disiapkan serta corporate governance yang berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, serta check and balance.

Dengan adanya pengawasan internal yang kuat, maka setiap kali ada suatu kejadian penyelewengan anggaran, bisa terdeteksi sehingga praktik korupsi tidak menjadi sesuatu yang bersifat repetitif dan menimbulkan persepsi seolah-olah semua institusi sama saja (melakukan penyelewengan).

“Itu seharusnya betul-betul ditingkatkan dan saya rasa mestinya kita belajar dari situasi. Masyarakat kan kalau masalah korupsi itu mereka betul-betul bersatu, mereka melawan korupsi, jadi kita smua juga mesti mengingatkan,” tambah dia.

Dia menambahkan dalam pengelolaan keuangan negara maupun kekayaan negara yang dipisahkan seperti BUMN, memerlukan integritas yang menjadi elemen penting.

Menteri Sri Mulyani berharap dengan bertambahnya nilai APBN dan meningkatnya jumlah aktivitas BUMN, seluruh profesional-profesional yang mengelolanya makin meningkatkan integritasnya, bukannya semakin tergoda terhadap apa yang mereka lihat sebagai suatu aset atau kekayaaan atau kekuasaan.

“Itu bukan uang kita. Itu uang rakyat,” tegas dia.

Beberapa direksi BUMN yang tertangkap korupsi selama periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla antara lain Direktur Utama PT PAL Indonesia (Persero) Muhammad Firmansyah Arifin, Kepala Divisi Perbendaharaan PT PAL Arief Cahyana, dan Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar.

Kemudian Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Budi Tjahjono, Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II (Persero) Andra Y Agussalam.

Selain itu, direksi BUMN yang terjerat korupsi adalah Direktur Utama Perum Perindo Risyanto Suanda, Direktur Keuangan Perum Perindo Arief Goentoro dan Direktur Operasional Perum Perindo Farida Mokodompit, serta Direktur Utama PT Inti Darman Mappangara.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA