Keuangan dan ekonomi syariah perlu sentuhan digital

Sejak pertama kali ada perbankan syariah di Indonesia melalui Bank Muamalat tahun 1991, penetrasi aset keuangan syariah baru 5,9 persen dari total aset perbankan nasional

Keuangan dan ekonomi syariah perlu sentuhan digital

Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim yang besar dengan komposisi lebih dari 85 persen jumlah penduduk, namun sektor keuangan dan ekonomi syariahnya masih sangat lemah.

Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mengatakan sejak pertama kali ada perbankan syariah di Indonesia melalui Bank Muamalat tahun 1991, penetrasi aset keuangan syariah baru 5,9 persen dari total aset perbankan nasional.

Sementara bila digabungkan dengan industri keuangan syariah nonbank, jumlah aset syariah baru mencapai 8 persen.

Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah dan Industri Halal KNKS Afdhal Aliasar mengatakan kondisi ini bukan berarti keuangan syariah tidak dapat tumbuh, karena jumlah perbankan syariah justru semakin banyak dan bank-bank pembangunan daerah kini banyak yang membuat unit usaha syariah.

“Kita masih butuh sesuatu yang lebih kuat karena populasi Indonesia mayoritas muslim. Tapi kalau tidak menggunakan keuangan syariah, ada tanda tanya besar kenapa mereka masih banyak pakai keuangan konvensional,” jelas Afdhal dalam diskusi di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan analisa, Afdhal mengatakan hubungan keuangan dan ekonomi syariah dalam perekonomian masyarakat sehari-hari belum terbentuk sebuah rantai nilai (value chain) yang kuat.

Apabila kegiatan ekonomi, perdagangan, dan transaksi masyarakat yang tumbuh pesat sudah terhubung dengan nilai-nilai syariah, maka keuangan syariah juga akan tumbuh kuat.

Dia mengatakan salah satu penyebab lambannya pertumbuhan keuangan dan ekonomi syariah adalah karena belum tersentuh aspek digital dengan maksimal.

Dalam rencana induk ekonomi syariah Indonesia, Afdhal mengatakan ada 4 pilar utama, antara lain penguatan halal value chain, penguatan lembaga dan sistem keuangan syariah, penguatan UMKM sebagai pemain terbesar dalam ekonomi Indonesia, dan penguatan ekonomi digital syariah.

“KNKS baru saja terbentuk pada Januari lalu dan pendekatan dalam pengembangan keuangan syariah harus berbeda dari 28 tahun lalu (tahun 1991),” kata Afdhal.

Oleh karena itu, KNKS menurut dia akan fokus pada pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi masyarakat melalui terobosan teknologi dan sistem keuangan digital.

“Kita ingin melakukan lompatan digital yang penting untuk ekonomi dan keuangan syariah masa depan di Indonesia,” tegas dia.

Salah satu langkah awalnya adalah dengan akan meluncurkan sistem pembayaran digital syariah pada November mendatang bekerja sama dengan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) selaku operator Link Aja.

Dengan adanya sistem pembayaran digital syariah, nantinya uang masyarakat yang dihimpun akan ditampung di perbankan syariah BUMN seperti Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah, dan unit usaha syariah BTN.

“Kita tidak bisa bicara untuk jadi pemain keuangan syariah dunia kalau tidak ada kekuatan untuk mendorong pertumbuhan, sehingga teknologi digital menjadi kunci,” tambah Afdhal.

Dia mengatakan KNKS ingin mendorong terciptanya ekosistem digital yang berkembang dan mendukung ekonomi dan keuangan syariah.

Ekosistem digital syariah tersebut menurut Afdhal antara lain di dalamnya ada perbankan, investasi, pasar modal, takaful, tekfin, uang elektronik, ewallet, dan layanan digital lainnya sebagai ekosistem tersendiri dalam keuangan syariah.

“Ekosistem digital syariah ini harus terkait dengan sektor industri yang sekarang memang sudah ada dan berkembang punya linkage yang kuat dengan sektor keuangan syariah dari sisi digitalisasi,” lanjut Afdhal.

Selain itu, Afdhal mengatakan KNKS bersama pemerintah, BI, OJK, kementerian dan lembaga terkait, serta pemangku kepentingan lainnya seperti asosiasi teknologi finansial (tekfin) akan menyusun peta jalan pengembangan tekfin syariah di Indonesia.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA