Indonesia obral pemotongan pajak lewat omnibus law

Area pertama yang dirancang adalah pemangkasan pajak penghasilan perusahaan secara bertahap dari 25 menjadi 20 persen

Indonesia obral pemotongan pajak lewat omnibus law

Kementerian Keuangan mengatakan ada enam area yang menjadi fokus dalam rancangan omnibus law penyederhanaan perpajakan yang saat ini sedang dimatangkan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan area pertama yang dirancang adalah pemangkasan pajak penghasilan perusahaan secara bertahap dari 25 menjadi 20 persen.

“Pada 2020 belum akan terpengaruh, tapi pada 2021 baru ada pengaruh dengan asumsi undang-undang segera diketok,” jelas Menteri Sri Mulyani di Jakarta, Kamis.

Dia menjelaskan pada tahun 2021 akan ada pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) perusahaan menjadi 22 persen yang kemudian akan menjadi 20 persen pada 2023.

“Ini dampak fiskalnya harus kita jaga, karena berarti menurunkan penerimaan pajak kita apabila tax base kita tidak meningkat secara signifikan,” kata dia.

Menteri Sri Mulyani mengatakan area perbaikan pajak kedua adalah setelah ada penurunan tarif pajak perusahaan hingga 20 persen masih akan ada pengurangan PPh lagi 3 persen untuk perusahaan yang masuk dalam bursa efek selama 5 tahun untuk mendorong bertambahnya perusahaan yang melantai di bursa sehingga bursa akan semakin dalam dan berkembang.

Dia menambahkan pemerintah juga menghapuskan pajak dividen untuk korporasi yang memiliki share di atas 25 persen, terutama untuk dividen dari perusahaan yang ada di luar negeri.

“Contohnya Gojek buka di Filipina atau Vietnam kemudian punya share lebih dari 25 persen kalau mereka dapat dividen, mereka tidak dipajaki,” ujar Menteri Sri.

Meski begitu, dia mengatakan masih ada dinamika dalam pembahasan terkait pajak dividen tersebut di antaranya ada usulan untuk pembebasan pajak dividen dilakukan selama dividennya digunakan untuk investasi di Indonesia.

“Karena tujuan kita untuk meraih capital flow investasi di Indonesia dan ini sedang kita selesaikan (pembahasannya),” lanjut dia.

Selain itu, pada area perbaikan pajak ketiga pemerintah juga akan mengatur pengenaan pajak untuk ekspatriat yang bekerja di Indonesia lebih dari 183 hari hanya akan dipajaki untuk penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

Dia menjelaskan selama ini bagi warga asing yang tinggal lebih darin183 hari akan menjadi wajib pajak Indonesia sehingga penghasilannya akan terkena pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar.

Kemudian, untuk area pajak keempat pemerintah akan mengurangi penalti pajak.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan selama ini apabila ada sengketa pajak kurang bayar selama 2 sampai 3 tahun, maka penaltinya harus dibayar sebesar 2,5 persen per bulan selain jumlah pajak yang kurang bayar.

“Makanya banyak orang yang tahu salah dan mau tobat takut, karena dendanya gede banget,” kata dia.

Area perbaikan pajak yang kelima adalah pajak untuk e commerce terutama untuk teknologi digital pada rezim internasional bentuk usaha tetap (BUT) yang selama ini identik dengan kehadiran fisik.

Menteri Sri Mulyani menjelaskan kalau ada perusahaan Amazon, Netflix, Spotify, dan lainnya beroperasi di Indonesia selama ini mereka tidak perlu punya kantor cabang di Indonesia karena digital, tapi dampak ekonomi berupa keuntungan mereka sangat signifikan.

“Sehingga melalui ini, sama saja ketika anda tidak punya kehadiran secara fisik, tapi kalau mendapatkan manfaat ekonomi, maka saya bisa meminta anda jadi pembayar pajak di Indonesia,” urai dia.

Menteri Sri Mulyani menambahkan pada area keenam omnibus law perpajakan ini akan memasukkan insentif perpajakan ke dalam satu bagian karena selama ini tax holiday ataupun tax allowance turunannya bukan dari undang-undang perpajakan, melainkan undang-undang investasi.

“Banyak sekali permintaan (tax amnesty dan tax holiday), tapi UU pajak sendiri tidak akomodatif,” kata Menteri Sri Mulyani.

Dia berharap final draft dan harmonisasinya bisa diselesaikan sehingga bisa disampaikan ke DPR sebelum reses tanggal 18 Desember dan pada Januari bisa dibahas dan dikomunikasikan dengan DPR.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA