BKPM: Defisit kebutuhan infrastruktur masih tinggi

“Dari posisi daya saing dengan negara tetangga, kita masih belum mengejar ketertinggalan walaupun kita lari kencang, karena mereka juga lari,” ungkap Kepala BKPM Thomas Lembong

BKPM: Defisit kebutuhan infrastruktur masih tinggi

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengatakan defisit kebutuhan infrastruktur di Indonesia masih tinggi, meskipun pemerintah sudah membangun beberapa kebutuhan infrastruktur.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengatakan saat ini sudah banyak pembangunan infrastruktur yang sudah bisa dinikmati masyarakat seperti tol Trans Jawa, perluasan terminal bandara, dan infrastruktur lainnya.

“Dari posisi daya saing dengan negara tetangga, kita masih belum mengejar ketertinggalan walaupun kita lari kencang, karena mereka juga lari,” ungkap Lembong dalam diskusi di Jakarta, Senin.

Dia menyontohkan Thailand membangun eastern economic corridor dengan anggaran USD33 miliar yang menjadi tulang punggung proyek kereta cepat yang menghubungkan selatan Thailand dengan China.

“High speed train itu mereka beli kereta dari China dan Jepang dan signaling sistemnya dari Eropa,” kata Lembong.

Lembong mengatakan proyek infrastruktur di Thailand banyak melibatkan keikutsertaan swasta dan kerja sama yang semakin multilateral karena satu koridor dibangun melalui kerja sama China, Jepang, dan Eropa.

“Tentu kita tidak bisa melamban walaupun fokus periode II pada SDM, infrastruktur harus diakselerasi lebih cepat,” tambah dia.

Sementara itu, Lembong mengatakan kondisi APBN saat ini cukup ketat yang terlihat dari APBN 2019 yang mungkin tidak dapat memenuni outlook dalam APBN 2019.

“Kita mungkin terpeleset dari target penerimaan pajak sampai Rp200 triliun karena ekonomi global yang cenderung melamban,” imbuh Lembong.

Oleh karena itu, dia menekankan dalam upaya mengejar ketertinggalan di sektor infrastruktur harus mulai keluar dari ketergantungan berlebihan kepada APBN.

Lembong mengatakan fokus membangun infrastruktur harus terus dilanjutkan tanpa membebani APBN secara berlebihan sehingga bisa menopang daya saing regional Indonesia.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA