BI dukung regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

Dukungan BI diberikan antara lain dengan memenuhi standar atau prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), secara nasional maupun internasional

BI dukung regulasi anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

Bank Indonesia mendukung pemerintah dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peran sebagai otoritas sistem pembayaran.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan dukungan ini diwujudkan dalam tiga strategi, pertama pemenuhan standar atau prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT), baik secara nasional maupun internasional.

Strategi kedua melalui peningkatan awareness publik dan penyelenggara terkait risiko Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT), serta langkah ketiga berupa peningkatan koordinasi atau kerja sama antar lembaga, secara nasional dan internasional. 

Onny menjelaskan penerapan prinsip APU PPT yang efektif diyakini dapat mendukung integritas sistem keuangan di Indonesia, meningkatkan kredibilitas dan reputasi Indonesia, serta memenuhi kepatuhan terhadap standar international APU PPT yang berlaku. 

“Untuk itu, BI senantiasa mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menerapkan prinsip APU PPT, termasuk dalam menghadapi Mutual Evaluation (ME) untuk menjadi negara anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) pada tahun 2020,” ujar Onny, dalam keterangan resmi, Kamis. 

Dia menambahkan berbagai manfaat yang dapat diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota FATF antara lain melalui percepatan untuk menjadi negara yang diakui memiliki integritas sistem keuangan yang tinggi dengan menerapkan standar-standar internasional untuk mencegah kejahatan dalam sektor keuangan. 

“Selain itu, juga bisa menjadi pijakan kuat ke depan bagi perkembangan ekonomi Indonesia di dunia, dan hal ini dapat meningkatkan peringkat Indonesia di berbagai aspek, termasuk investasi,” imbuh Onny. 

Manfaat lainnya dari menjadi anggota FATF adalah menjadi sarana untuk menunjukkan kepemimpinan Indonesia sebagai negara besar khususnya di Asia dan emerging market yang dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi domestik. 

Menurut Onny, Indonesia juga dapat berperan aktif dan terdepan dalam penetapan standar internasional APU dan PPT yang bermanfaat bagi pengembangan kerangka APU dan PPT domestik dan penyusunan respons kebijakan ke depan untuk emerging marketdan efektivitas perumusan stance Indonesia dalam pembahasan di fora internasional. 

“Penerapan tiga strategi BI dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme di area sistem pembayaran diimplementasikan ke dalam upaya-upaya yang dilakukan BI,” tambah Onny. 

Dalam konteks penerapan prinsip APU PPT, BI telah menerbitkan ketentuan mengenai penerapan program APU PPT bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Pedagang Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) dan ketentuan Teknologi Finansial. 

“Dari sisi pengawasan sistem pembayaran, pendekatan berbasis risiko diterapkan baik oleh penyelenggara maupun oleh BI sendiri,” imbuh dia. 

Dalam hal peningkatan kesadaran masyarakat, BI melakukan edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan PJSP dan KUPVA BB berizin. 

Kemudian daalam konteks koordinasi, BI bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menertibkan (KUPVA BB) tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana Bukan Bank (PTD BB) ilegal di wilayah Indonesia. 

“Penertiban terhadap penyelenggara tidak berizin dan penerapan Quick Response (QR) Code pada logo KUPVA BB dan PTD BB merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada masyarakat dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme,” tegas dia. 


TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA