Bank Indonesia permudah aturan KPR rumah berwawasan lingkungan

Bank Indonesia tidak menggunakan satu standar tertentu untuk menetapkan kriteria rumah berwawasan lingkungan, karena ada banyak standar di pasar

Bank Indonesia permudah aturan KPR rumah berwawasan lingkungan

Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan makroprudensial untuk melonggarkan batas pembiayaan perbankan atau loan to value (LTV) pada sektor properti, termasuk pada properti berwawasan lingkungan.

Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Juda Agung menjelaskan Bank Indonesia telah melonggarkan LTV sebesar 5 persen untuk rumah kedua dan seterusnya dari kisaran 80-85 persen menjadi 85-90 persen untuk perbankan yang sudah memenuhi kriteria non-performing loan (NPL/Kredit macet).

Dengan pelonggaran tersebut berarti masyarakat yang ingin membeli rumah melalui KPR hanya perlu menyediakan uang muka 10-15 persen saja, lebih rendah dari sebelumnya 15 - 20 persen.

Namun, untuk perbankan dengan performa NPL yang tergolong jelek, hanya boleh menyalurkan kredit maksimal 85 persen untuk rumah pertama, 75 persen untuk rumah kedua, dan 65 persen untuk rumah ketiga.

Sementara untuk rumah berwawasan lingkungan, pelonggaran LTV ditambah 5 persen lagi untuk rumah kedua dan seterusnya menjadi 90-95 persen untuk perbankan yang sudah memenuhi kriteria nonperforming loan (NPL/Kredit macet).

Pelonggaran ini berarti masyarakat yang ingin membeli rumah melalui KPR hanya perlu menyediakan uang muka 5-10 persen saja.

Kemudian untuk perbankan dengan performa NPL jelek, hanya boleh menyalurkan kredit maksimal 90 persen untuk rumah pertama, 80 persen untuk rumah kedua, dan 70 persen untuk rumah ketiga.

“Untuk kriteria rumah, kita tidak menggunakan satu standar karena di market banyak standar jadi kita serahkan ke standar-standar yang ada,” kata Juda, dalam diskusi media di Jakarta, Jumat.

Standar-standar tersebut mencakup standar yang ditetapkan pemerintah suatu negara ataupun yang ditetapkan oleh lembaga yang terafiliasi dengan Green Building Council International seperti Greenship dari Indonesia, LEED dari Amerika Serikat, Green Mark dari Singapura, dan Greenstar dari Australia.

Selain itu, juga ada serta standar yang diakui lembaga internasional seperti EDGE dari International Finance Corporation.

Juda menjabarkan untuk properti berwawasan lingkungan yang mendapat insentif keringanan LTV wajib memenuhi ketentuan berupa area pemukiman yang memiliki sertifikasi kawasan hijau, maka setiap bangunan dalam kawasan dianggap telah memenuhi kriteria properti berwawasan lingkungan.

Kemudian untuk area pemukiman yang belum memiliki sertifikasi kawasan hijau, maka penilaian dilakukan per unit bangunan dengan ketentuan luas bangunan sampai dengan 2.500 m2 dapat dilakukan secara self assessment oleh perbankan dengan aplikasi yang disediakan lembaga yang diakui.

Selanjutnya, khusus untuk bangunan baru dalam suatu kawasan yang dibangun oleh satu atau gabungan pengembang, penilaian pemenuhan kriteria berwawasan lingkungan harus dilakukan melalui sertifikasi bangunan hijau oleh lembaga yang diakui dan sertifikasi harus diajukan oleh pengembang tanpa memperhatikan luas bangunan.

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA