Watir Nya! Pejalan Kaki di Bandung Tak Punya Hak di Trotoar

ingga Jumat (28 12) siang ini, bukan mustahil jika trotoar cepat rusak serta terjadi penyumbatan air dibawahnya seiring dengan fungsi yang beragam. Dari berbagai pengguna jalan Mobil pribadi, angkutan umum, pengemudi sepeda motor, dan pejalan kaki. Lalu,

Watir Nya! Pejalan Kaki di Bandung Tak Punya Hak di Trotoar

Oleh : M. Jatnika Sadili BANDUNG, FOKUSJABAR.COM : Runyamnya jalan-jalan di Bandung karena macet disebabkan beberapa faktor, salah satunya pejalan kaki yang tidak mempunyai lagi hak menggunakan trotoar. Fasilitas umum untuk pejalan kaki saat ini sudah multi fungsi dapat digunakan apa saja. Mulai Pedagang Kaki Lima (PKL), parkir mobil atau motor, dan tidak sedikit yang menganggap trotoar sebagai halaman bangunan. [caption id="attachment_14750" align="aligncenter" width="460"] Trotoar Jalan Soekarno Hatta: Dipakai usaha!  (Foto: M Jatnika Sadili)[/caption]   Berdasarkan pantauan FOKUSJabar.com hingga Jumat (28/12) siang ini, bukan mustahil jika trotoar cepat rusak serta terjadi penyumbatan air dibawahnya seiring dengan fungsi yang beragam. Dari berbagai pengguna jalan: Mobil pribadi, angkutan umum, pengemudi sepeda motor, dan pejalan kaki. Lalu, siapakah yang menempati kasta paling rendah di lalu lintas Kota ini ? Siapa yang paling dirampas hak-haknya oleh pengguna jalan yang lainnya ? Pejalan Kaki ! [caption id="attachment_14751" align="aligncenter" width="460"] Trotoar Jalan Ahmad Yani: Dipakai TMB!  (Foto: M Jatnika Sadili)[/caption]   [caption id="attachment_14749" align="aligncenter" width="460"] Trotoar Jalan Moh Toha: Dipakai Dagang!  (Foto: M Jatnika Sadili)[/caption]   [caption id="attachment_14748" align="aligncenter" width="460"] Trotoar Jalan Ahmad Yani, Kosambi: Dipakai PKL!  (Foto: M Jatnika Sadili)[/caption]   Padahal, UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 131 menyebutkan pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain. Juga berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan. Pasal 275 : Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Nah lho! (MSU)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA