UU 23/2014 Hindarkan Dana Hibah Jadi Bancakan

Undang undang 23 2014 tentang Pemerintah Daerah cukup mengagetkan semua kalangan, terlebih dengan dibatasinya penyaluran dana hibah. Kendati begitu, sebagian kalangan justru memandang aturan itu sebagai cara jitu untuk menghapus modus bancakan uang neg

UU 23/2014 Hindarkan Dana Hibah Jadi Bancakan

BANDUNG,FOKUSJabar.com: Undang-undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah cukup mengagetkan semua kalangan, terlebih dengan dibatasinya penyaluran dana hibah. Kendati begitu, sebagian kalangan justru memandang aturan itu sebagai cara jitu untuk menghapus modus 'bancakan' uang negara oleh kalangan penguasa. Di sisi lain, ada kekhawatiran besar pemerintah tidak leluasa membantu masyarakat atau kelompok masyarakat, kelompok tani, pondok pesantren, bantuan rumah tak layak huni yang membutuhkan bantuan uang. Terlebih atura ini tidak lagi membenarkan pemberian dana hibah kepada kelompok masyarakat yang tak berbadan hukum. Pengamat Politik Unpad Muradi mengatakan, pada dasarnya penyaluran dana hibah harus diatur sedemikian rupa dengan pengelolaan yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga bisa tersalurkan kepada orang yang layak mendapatkannya. "Dengan begitu, lembaga berbadan hukum setiap tahun harus menyerahkan laporan kepada pihak yang memberikan (pemerintah). Saya pikir itu asumsi awal agar pelaporannya jelas," terang Muradi di Bandung, Senin (21/9/2015). Pihaknya pun mengakui bahwa UU itu akan membatasi jangkauan penerima, apalagi kebanyakan kelompik masyarakat itu tidak berbadan hukum. Dia mencontohkan orang-orang yang biasa menerima untuk mengembangkan pesantren tradisional yang tanpa yayasan, jadinya nggak bisa menerima. Akhirnya hanya tersalurkan ke orang yang melek hukum," katanya. Kendati begitu, menurutnya hal itu bukan langkah mati untuk menyalurkan bantuan. Penyaluran bisa dilakukan oleh aparat pemerintah secara bertahap sambil melakukan pendampingan untuk membuat lembaga hukum, seperti yayasan dan koperasi. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA