Soal Lahan Disnak, Kuasa Hukum Pemprov Jabar Nilai Putusan MA Cacat Hukum

Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ruddy Ganda Kusumah menilai bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan dengan objek Kantor Dinas Peternakan (Disnak) Jabar cacat hukum. Apalagi putusan itu mengesampingkan pemeriksaan pokok perkara

Soal Lahan Disnak, Kuasa Hukum Pemprov Jabar Nilai Putusan MA Cacat Hukum

BANDUNG, FOKUSJabar.com: Kuasa Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ruddy Ganda Kusumah menilai bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) terkait sengketa lahan dengan objek Kantor Dinas Peternakan (Disnak) Jabar cacat hukum. Apalagi putusan itu mengesampingkan pemeriksaan pokok perkara. Ruddy mengakui bahwa putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah). Namun menurutnya tidak semua inkrah itu bisa dieksekusi, termasuk kantor Disnak Jabar.  Tidak hanya itu, Ruddy pun menyebut bahwa dalam kasus tersebut ada keanehan, yang mana ada mekanisme hukum acara yang dilanggar. "Semestinya, saat menerima permohonan PK, MA memerintahkan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa pokok perkara, tapi ini tidak dilakukan. Ujug-ujug diputuskan sjaa, padahal putusannya pada tahun 1990. PN Bandung  waktu itu putusannya  belum menyentuh pokok perkara, sehingga gugatan tidak diterima. Karena belum menyentuh pokok perkara," jelas Ruddy Senin (18/7/2016). Menurut dia, hal itu sangat memprihatinkan, terlebih MA seharusnya memperhatikan masalah pokok perkara. Apalagi secara tiba-tiba pada tahun 1997 MA memenangkan ahli waris selaku penggugat. Prosedur tidak ditempuh sebagaimana layaknya. "Padahal hukum acara itu sifatnya mengikat dan harus dipedomani. MA seharusnya memerintahkan PN Bandung memeriksa dulu pokok perkaranya. Tetapi ini tidak dilakukan, ujug ujug memutuskan. Sehingga ada hal yang tidak wajar dan tidak dibenarkan dalam hukum.Makanya kita menilai cacat hukum," katanya. Namun yang lebih memprihatinkan lagi, putusan pun menyangkut masalah persil. Padahal persil milik Pemprov Jabar dengan persil yang digugat berbeda. Persil tanah yang digugat oleh penggugat adalah persil tanah no.46 sementara punya Pemprov Jabar persil tanah nomor 24. "Dengan tidak diperiksanya pokok perkara yang menyangkut status tanahnya, itu membuat ada kesalahan mengenai persil tanahnya, bahkan itu tidak dipertimbangkan. Persil tanah yang dikabulkan persil tanah penggugat. Sementara punya kita di persil 24," katanya. Ruddy mengatakan, perbedaan persil itu sangat jelas. Anehnya gugatan dikabulkan. Padahal area di sekitar kantor Disnak Jabar ada dipersil 24. "Kalau mau konsisten, ekseskusi saja tanah persil 6, makanya tahun 1990 pengadilan memutuskan error in objekto, atau salah objek," katanya. Dia memaparkan, area persil 24  bukan hanya kantor Disnak Jabar saja, tetapi  ada juga lahan Puskesmas milik Pemkot Bandung. Namun, hingga saat ini pihak penggugat tidak menyentuh itu.  Terkait itu pihaknya berharap pemerintah Kota Bandung bisa melakukan langkah-langkah hukum untuk mengatasi permasalahan bersama dengan Pemprov Jabar. "Lahan Puskesmas itu milik Pemkot Bandung, tentunya kita berharap ada langkah bersama antara Pemkot Bandung dengan Pemprov Jabar untuk mengatasi permasalahan itu," tukasnya. (LIN)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA