Sengketa Pilwalkot Bandung di MK, Tidak Diterima

Kesuluruhan alat bukti termasuk 28 saksi yang diajukan pemohon pada persidangan sengketa Pilwalkot Bandung di MK, gagal membuktikan dalil. caption id attachment 50012 align aligncenter width 478 Tim Advokasi RIDO(Foto Solihin) caption Pada

Sengketa Pilwalkot Bandung di MK, Tidak Diterima

Oleh: Solihin BANDUNG,FOKUSJabar.com: Kesuluruhan alat bukti termasuk 28 saksi yang diajukan pemohon pada persidangan sengketa Pilwalkot Bandung di MK, gagal membuktikan dalil. [caption id="attachment_50012" align="aligncenter" width="478"] Tim Advokasi RIDO(Foto: Solihin)[/caption] Pada gugatannya, pemohon menyatakan bahwa KPU Kota Bandung telah melanggar sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang dimanatkan UUD 1945, No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua terhadap Uu No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Koordinator Kuasa Hukum RIDO (Ridwan Kamil-Oded), R. Hikmat Prihadi mengungkapkan bahwa selain gagal membuktikan dalil, pemohon pun gagal membuktikan adanya pelanggaran Pilwalkot Bandung 2013. Di mana pemohon menyebutkan adanya pelanggaran Pilwalkot secara terstuktur, sistematis dan masif yang dilakukan paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung RIDO dalam kampanye. "Justru persidangan MK hanya memeriksa alat bukti berikut saksi-saksi yang diajukan pemohon," jelas Hikmat, Kamis (18/7). Bahkan sebaliknya, fakta terungkap bahwa pelaksanaan Pilwalkot berlangsung lancar, kondusif, aman dan tidak terjadi pelanggaran atau kecurangan secara terstuktur, sistemik dan masif. Artinya, permohonan dari 6 pemohon untuk melakukan Pilwalkot ulang di seluruh kecamatan di Kota Bandung, akan ditolak atau tidak diterima MK. Lebih lanjut dia menilai bahwa Pilwalkot ulang di seluruh kecamatan di Kota Bandung, hanya akan menghamburkan dana APBD saja. "Akan lebih baik dana itu digunakan untuk menyukseskan program pembangunan Kota Bandung. Misalnya Jalan rusak, sekolah, pengobatan gratis serta pemberdayaan masyarakat berbasis RT/RW," pungkasnya. (**)

TAMBAHKAN KOMENTAR
BERITA BERIKUTNYA